Agus Marto Minta BPK Bebas Intervensi

Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengharapkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menjaga independensi dan bebas dari intervensi luar. Intervensi harus dilawan.

Demikian disampaikan Agus Marto dalam sambutannya pada acara Evaluasi Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga pada Portfolio Auditorat Keuangan Negara II BPK RI, di Gedung Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Jumat (19/10/2012).

"Ada pemberitaan yang mengatakan BPK terintervensi, tolong Bapak (Taufiqurrahman Ruki) kuat. BPK andalan, kita jaga agar instansi tidak ada intervensi. Kalau betul ada bentuk intervensi, tolong dijaga," tegasnya.

Tanggapan Agus Marto ini menanggapi pernyataan Anggota BPK Taufiqurachman Ruki terkait adanya indikasi intervensi di tubuh institusinya dalam kasus proyek Hambalang. Menurut Agus Marto, BPK harus melawan adanya intervensi tersebut.

"Saya tahu BPK dari dulu mampu mengelola yurispudensi dengan baik dan tidak sampai mengeluh. Sebagai bendaharawan umum negara, kami sampaikan Bapak jaga komitmen dan kesabaran Bapak. Kalau memang benar ada intervensi tolong lawan," pungkasnya.

Pada acara tersebut, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Taufiequrrachman Ruki mengatakan tidak ada intervensi terkait audit Hambalang. Bahkan, saat ditanya apa benar nama Andi Mallarangeng dicoret dari audit, Ruki tidak memberi pernyataan yang jelas.

Sebelumnya di Harian Kompas edisi Jumat (19/10/2012), Ruki menyebut nama Menpora dan korporasi yang menerima aliran dana dalam audit Hambalang ditiadakan dalam laporan. Ruki memberi sinyal ada intervensi dalam hasil akhir audit terkait kasus Hambalang itu.

"Tidak ada nama Menpora dan korporasi-korporasi yang menerima aliran dana dalam, laporan tersebut. Saya meminta tim pemeriksa untuk memperbaiki laporannya," jelas Ruki.

Karenanya, Ruki mengaku tidak mau membubuhkan tanda tangan dalam laporan itu. Bukan hanya nama Andi, Ruki juga menuturkan dalam proyek itu, ada juga perusahaan PT Dutasari Citralaras, PT Adhi Karya yang namanya tidak tercantum. PT Dutasari ini terkait dengan istri Ketum PD Anas Urbaningrum, Athiyyah Laila yang pernah menjadi komisaris. Athiyyah pun sudah diperiksa KPK.

Dalam berita Kompas juga disebutkan bahwa selaku pengarah pemeriksa investigatif, audit proyek itu sudah dilaporkan kepadanya beberapa minggu lalu. Dalam sidang anggota BPK pada 17 Oktober 2012, nama Andi dan korporasi itu tidak dimasukkan dalam kesimpulan laporan.

"Saya tidak habis pikir, mengapa nama Menpora dan perusahaan kontraktor tidak masuk. Sebagai menteri ia pasti mengetahui proyek tersebut. Saya menduga ada intervensi dalam pembuatan laporan tersebut," kata Ruki.

(nia/dnl)