"Kalau seandainya Paripurna menyetujui, ini baik untuk Indonesia, di saat dunia mengalami krisis dan defisit negara lainnya diatas 4%, Indonesia turun dari 2% menjadi 1,65%," kata Agus di sela-sela seminar "Green Economy Through Fiscal Policy" di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (23/10/2012).
Memang ada sedikit kenaikan defisit dari estimasi awal anggaran tahun 2013 akibat pemerintah belum memasukkan seluruh instrumen pengeluaran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terkait usulan anggota DPR untuk menghapus pasal 8 ayat 10 tentang deviasi yang dapat mempengaruhi realisasi subsidi energi yang tercantum pada RAPBN 2013, Agus berpendapat ini bagian dari demokrasi.
Namun, intinya pemerintah bersama DPR telah sepakat untuk mengalokasikan anggaran subsidi sampai dengan Rp 317 triliun tahun depan. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan anggaran percepatan infrastruktur yang hanya Rp 213 triliun.
"Saya menyampaikan rasa hormat kepada DPR, dalam anggaran tahun 2013. Anggaran infratruktur telah mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp 170 triliun," ucapnya.
Kenaikan anggaran disumbang oleh rencana kenaikan Tarif Dasar Listrik, hingga subsidi energi mampu berkurang Rp 11,8 triliun. "Kenaikan tarif listrik 15% ini untuk segmen tertentu," tutur Agus.
"Dan kami komit saving akibat kenaikan listrik untuk infrastruktur. Kalau paripurna setuju, anggaran infrastruktur naik 25%. Ini merupakan bentuk penyehatan fiskal, pengeluaran lebih untuk anggaran belanja," imbuhnya.
(wep/dru)











































