Tak Hadiri Rapat DPR, Dahlan Iskan: Saya di Jambi Ngurus Sapi

Jakarta - Menteri BUMN Dahlan Iskan semalam tidak memenuhi undangan kedua Komisi VII untuk meminta verifikasi terkait temuan inefisiensi PLN Rp 37 triliun oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di 2009/2010. Dahlan di Jambi untuk mengurus sapi. Kenapa?

"Saya tidak datang tadi malam karena saya ke Jambi. Di Jambi ngurus sapi," kata Dahlan ketika ditemui usai mengikuti rapat koordinasi di kantor Kementerian Bidang Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (25/10/2012).

Ketika ditanya kenapa dirinya lebih memilih mengurus sapi di Jambi dibandingkan memenuhi undangan Komisi VII DPR semalam. Mantan Dirut PLN ini menyatakan acara ke Jambi sudah dijadwalkan sejak lama.

"Karena itu (Jambi) jadwal saya lama dan undangan Komisi VII ke saya kan, ya terserah lah," ungkapnya.

Dahlan tidak mempermasalahkan jika Komisi VII mengancam akan memangil paksa dirinya jika tiga kali tidak menghadiri undangan, bahkan dengan menggunakan polisi sekalipun.

"Ya enggak apa-apa (dipanggil paksa) tapi kalau diundang ya datanglah," imbuhnya santai.

Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi PDIP Effendy Simbolon kemarin mengatakan, Komisi VII hanya ingin meminta verifikasi dari Dahlan terkait hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal temua pemborosan PLN Rp 37 triliun di 2009/2010. Saat itu Dahlan menjabat sebagai Direktur Utama PLN.

Menurut Effendy, laporan BPK bukanlah perkara enteng, ini merupakan perkara besar yang menyangkut kerugian negara.

"Ini perkara besar, tulisannya saja 'PLN kehilangan kesempatan untuk berhemat' sebenarnya itu artinya kerugian negara, jadi kalau sudah kerugian negara ini sudah tindak pidana, jadi jangan main-main," tegasnya.

Selain itu, Effendy juga meminta Dahlan memenuhi undangan Komisi VII DPR setelah Senin kemarin Dahlan tidak hadir karena ikut dalam kunjungan kerja Presiden SBY.

"Janganlah bersembunyi di balik presiden dengan alasan kunker (kunjungan kerja). Kalau presidennya tahu ya malu juga. Apalagi dituding mempolitisasi, kalau pun itu tuduhannya ya karena kami semua di sini politisi," ucapnya.

"Siapapun yang membuat negara rugi dia korupsi, ini pidana, kalau beliau merasa benar terangkan ke kami. Ingat, kami tidak menghakimi, kami juga dalam waktu dekat akan memanggil Mantan Menteri ESDM, ini biar jelas penyebab kenapa PLN bisa gagal berhemat Rp 37 triliun," kata Effendy.

Dalam kesempatan tersebut, Effendi mengancam akan memanggil paksa Dahlan jika tak hadir. "Kami akan panggil paksa Dahlan karena kami punya kewenangan. Ada pasalnya dalam tata tertib, ini bukan perkara kecil. Century saja Rp 6 triliun sangat besar, dampaknya ini Rp 37 triliun lho," tegas Efendi.

Sebelumnya, Direktur Utama PLN Nur Pamudji mengatakan, kehilangan kesempatan penghematan tersebut terjadi karena tidak adanya pasokan gas ke PLTG. "Karena nggak ada gas," ucapnya.

Tidak dapat gas, kata Pamudji, karena Kementerian ESDM dan BP Migas memiliki prioritas tersendiri untuk pasokan gas. "Itu ada Permen ESDM nomor 3 tahun 2010 terkait prioritas gas," jelasnya.

Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini juga mengatakan, penyebab pemborosan yang ditemukan BPK dikarenakan tata niaga gas.

"Ada priotitas peruntukkan gas, di mana prioritas pertama untuk injeksi produksi minyak (minyak duri yang dikelola Chevron), untuk listrik, untuk pupuk dan terakhir untuk industri," kata Rudi.

Dikarenakan prioritas gas tersebut, alokasi gas untuk PLN tidak ada.

"Betul (karena prioritas gas). Tapi kan barangnya nggak ada. Barangnya nggak ada. Lagipula, masalahnya adalah mau ke mana ini didahulukan. Waktu itu kan harus injeksi uap nomor satu, baru PLN, lalu pupuk yang terkahir baru industri. Itu yang jadi masalah. Karena pada saat itu ketika gas shortage, kalau nggak salah 20 hari, karena sesuai permen itu yang dilakukan," ungkap Rudi.

(rrd/dnl)