Bertemu Ahok, Ini Wejangan Bos PPATK

Jakarta - Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso telah bertemu Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Agus memberikan beberapa wejangan kepada Wakil Gubernur yang baru saja dilantik tersebut.

"DKI harus menjadi contoh pengelolaan keuangan daerah," kata Agus kepada detikFinance, Kamis (24/10/2012).

Di sela pertemuan non formal tersebut, Agus mengungkapkan figur seorang Gubernur Joko Widodo (Jokowi) dan Ahok sendiri sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan DKI yang belakangan bisa dibilang 'bobrok'.

"Kepemimpinan Pak Jokowi dan Pak Basuki di DKI harus menjadi momentum perubahan pengelolaan keuangan daerah," ujarnya.

"Saya sangat terkesan dengan pola kerja kedua pemimpin yang menunjukkan komitmen pada keterbukaan. Mengadopsi matrix organization atau bekerja satu meja dengan staf dan memasukkan kontrol publik secara langsung melalui keberadaan teman-teman media adalah pola kerja baru di dunia birokrasi," tambah Ketua Ikatan Pegawai Bank Indonesia ini.

Ditambahkan Agus, pola kerja yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas seperti ini perlu diterapkan pula dalam pengelolaan keuangan Pemda DKI agar angka-angka penerimaan dan pengeluaran daerah dapat tercatat dengan baik dan setiap rupiah dapat dipertanggungjawabkan.

"APBD DKI itu angkanya triliunan, sehingga harus dikelola dengan cermat, sehingga mampu membiayai perubahan Jakarta sebagaimana visi-misi Pak Jokowi dan Pak Basuki," tutup Agus.

Seperti diberitakan sebelumnya, PPATK mengungkap temuan soal pemerintah provinsi yang diduga paling marak melakukan tindak pidana korupsi. Dari data yang dilansir, Pemerintah provinsi DKI Jakarta berada di urutan pertama dengan presentase 46,7 persen, dan urutan ahir Kepulauan Bangka Belitung 0,1 persen.

"Jakarta paling tinggi tingkat korupsinya dilihat data per-provinsi," ujar Agus.

Menurutnya, yang dimaksud dengan tingkat korupsi di Jakarta banyak modusnya. Salah satunya dilakukan dengan cara memindahkan dana anggaran APBD ke rekening pribadi para bendaharawan.

"Tidak terlalu spesifik seperti itu (memindahkan anggaran APBD ke rekening pribadi). Karena yang dimaksud dengan tingkat korupsi di Jakarta kan juga termasuk yang bukan dilakukan bendaharawan," tuturnya.
(dru/hen)