Selain Dahlan Iskan, DPR Juga Harus Panggil Mantan Menteri ESDM

Jakarta -

Langkah Komisi VII DPR-RI yang hanya memanggil Menteri BUMN Dahlan Iskan terkait inefisiensi atau pemborosan PLN periode 2009/2010 Rp 37 triliun sesuai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dianggap hanya mencari sensasi.

DPR harus memanggil pihak-pihak terkait termasuk Menteri ESDM Darwin Saleh pada waktu itu, bahkan Menteri ESDM sebelumnya Purnomo Yusgiantoro.

Hal ini disampaikan oleh Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang kepada detikFinance, Senin (29/10/2012)

"Saya kira DPR harus juga memanggil sejumlah orang tidak hanya Pak Dahlan. Kalau bicara inefisiensi bukan hanya terjadi di Dirut PLN masa Pak Dahlan tapi dirut sebelumnya. Juga melibatkan Menteri ESDM, sebaiknya DPR memanggil juga Pak Darwin (Darwin Saleh), dan Pak Purnomo (Purnomo Yusgiantoro)," katanya.

Menurutnya jika DPR bisa memanggil banyak pihak maka informasi yang dihimpun oleh Komisi VII DPR bisa lengkap dan komprehensif. Namun sebaliknya jika DPR hanya memanggil Dahlan, terkesan para anggota wakil rakyat di Senayan itu hanya mencari sensasi saja.

"Kalau DPR hanya akan panggil Pak Dahlan, terkesan DPR hanya mencari sensansi saja itu berbahaya, sebaiknya DPR melihat inefisiensi PLN secara mendalam. Kalau sekedar mencari sensasi hanya Pak Dahlan cukup," katanya.

Sebastian menambahkan, bahkan DPR pun harus memanggil para direktur PLN saat Dahlan menjabat BUMN listrik tersebut. "Jadi harus memanggil semua pihak, direktur-direktur PLN, termasuk menteri ESDM, supaya keterangannya lebih dalam," katanya.

Seperti diketahui belakangan ini PLN mendapat sorotan DPR terkait laporan dari BPK soal inefisiensi Rp 37 triliun periode 2009/2010. Masalah inefisiensi itu terjadi saat PLN dipegang oleh Menteri BUMN Dahlan beberapa waktu lalu. Komisi VII DPR setidaknya sudah dua kali memanggil Dahlan, rencananya setelah reses akan dipanggil ulang.

(hen/dnl)