Pemerintah Belum Bayar Dana Imbal Dagang Bulog Rp 217 M

Jakarta - Sampai saat ini dana yang belum diganti pemerintah terkait pembayaran counter trade (imbal dagang) yang dilakukan Perum Bulog dengan sejumlah negara berjumlah sekitar Rp 217,254 miliar.Demikian disampaikan Direktur Utama Perum Bulog Widjanarko Puspoyo dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi III DPR di Gedung DPR, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta, Selasa (14/9/2004)."Dana sebesar itu terdiri dari biaya bunga dan biaya bank yang mencapai Rp 68,268 miliar. Biaya PPN 10 persen atau Rp 146,175 miliar, dan biaya pajak ekspor Rp 2,809 miliar," kata Widjanarko.Widjanarko menjelaskan, realisasi trading luar negeri dalam bentuk counter trade seluruhnya mencapai Rp 1,704 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari pengeluaran untuk pengdaan/pembelian komoditi Rp 1,701 triliun, dan biaya counter trade dalam bentuk biaya operasional Rp 2,557 miliar.Menurut Widjanarko, pembayaran tahap I dan II yang dilakukan pemerintah cq Departemen Keuangan (Depkeu), tercatat Rp 1,653 triliun. Sehingga, sambungnya, terdapat kekurangan Rp 4,247 miliar yang merupakan pembayaran komoditi counter trade. Sedangkan yang masih harus diselesaikan terkait dengan nilai pengapalan terakhir tercatat Rp 22,942 miliar.Sementara itu berkaitan dengan penyaluran beras untuk keluarga miskin Raskin), Widjanarko mengakui, sejauh ini belum mencapai target yang diharapkan. Menurutnya hal ini terjadi karena adanya penurunan jangkauan kelurga miskin penerima manfaat dibandingkan tagu alokasi beras yang disediakan pemerintah, yang selama 3 tahun terakhir belum sepenuhnya bisa memenuhi kebutuhan.Widjanarko juga mengakui penurunan jangkauan ini menyulitkan pelaksanaan di lapangan dalam memenuhi kinerja yang diharapkan, yakni belum bisa dipenuhinya jumlah 20 kg per KK per bulan akibat lebih banyaknya jumlah keluarga miskin dibandingkan tagu alokasi yang ada."Dari hasil evaluasi 35 perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia pada tahun 2003, rata-rata keluarga miskin hanya menerima 13,3 kg per KK per bulan beras dari program raskin," ungkap Widjanarko. (djo/)