Hal tersebut seperti diungkapkan Ketua Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan, utang luar negeri tidak luput dari permainan mafia yang justru mengkorupsi utang tersebut.
"Modusnya utang dalam bentuk program seperti pembangunan infrastruktur jalan atau proyek lainnya, namun realisasi proyek tersebut tidak ada tapi uangnya cair," kata Dani kepada detikFinance, Senin (5/11/2012).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Seperti satu negara beri utang ke Indonesia, pasti akan minta persyaratan barang dan jasa harus menggunakan produk negara si pemberi utang, artinya Indonesia wajib pakai barang/jasa mereka, nah disini terjadi permainan, harga barang yang dibeli ternyata jauh lebih mahal 30% dari harga pasaran," jelas Dani.
Bahkan kata Dani, hal tersebut diakui Kementerian Perhubungan, ada proyek ternyata barangnya impornya jauh lebih mahal dibandingkan harga pasar.
"Kasus seperti ini juga diakui Kementerian Perhubungan, harga barang impornya jauh lebih mahal. Yang jadi persoalan barang tersebut wajib dibeli dari negara si pemberi utang karena sudah diberi utang," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden SBY melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam mengimbau jajaran pemerintah melalui Surat Edaran Surat Edaran (SE) Nomor: SEβ592/Seskab/XI/2012 untuk membatasi pinjaman luar negeri yang membebani APBN/APBD. Berapa jumlah utang luar negeri pemerintah Indonesia?
Dari data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan yang dikutip, Senin (5/11/2012), total utang pemerintah Indonesia hingga September 2012 mencapai Rp 1.975,62 triliun. Dibanding akhir 2011, jumlah utang ini naik Rp 166,67 triliun.
(rrd/dru)











































