Dahlan Laporkan Oknum Peminta 'Upeti' ke BK, Anggota DPR: Itu Sampah!

Jakarta - Laporan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan terhadap Badan Kehormatan (BK) DPR berujung kontroversi. Pasalnya ada Anggota DPR tidak terima atas laporan nama-nama oknum DPR peminta 'upeti' ke BK oleh Dahlan.

Anggota Komisi VI Hendrawan Supratikno menilai laporan Dahlan ke BK merupakan 'sampah' karena tidak disertai bukti yang otentik.

"Saya katakan kalau laporan itu penuh unsur spekulasi jadi sensasi, makanya itu rentan jadi sampah atau fitnah dan itu muatan politiknya besar," kata Hendrawan dalam acara diskusi di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (10/11/2012).

Menurutnya, laporan mantan Dirut PT PLN ini lemah, karena ada oknum yang dilaporkan ke BK tidak sesuai kapasitasnya untuk melakukan permintaan 'upeti'.

"Contoh sodara LM dari Partai Demokrat, ini adalah tipe orang yang tidak berani bicara kalau di komisi, dan hampir tidak pernah bicara. Logikanya kalau orang memeras itukan daya punya daya tawar kuat," sebutnya.

Kendati demikian, Hendrawan menilai niat Dahlan untuk bersih-bersih di tubuh Kementerian BUMN sejalan dengan program kerja komisi VI DPR RI. " Dari segi niat itu sejalan dengan tugas kami, salah satunya untuk melakukan evaluasi Good Corporate Governance (GCG) yang baik," pungkasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Umum Federasi Pekerja BUMN Abdul Latif Algaff memiliki pandangan berbeda. Ia menilai kasus permintaan 'upeti' terhadap BUMN memang kerap terjadi, terutama pada saat usai Rapat Dengan Pendapat (RDP) dengan Komisi di DPR.

"Dalam konteks apapun, kami melihat itu fakta, bahwa ada pemerasan dan modusnya macam-macam dan tidak bisa lihat bukti kongrit, misal abis RDP," jelasnya

(hen/ang)