Boediono 'Sentil' Pemda Soal Transparansi Program Raskin

Yogyakarta - Wakil Presiden (Wapres) Boediono menyinggung program penanggulangan kemiskinan melalui beras miskin (Raskin). Saat ini banyak pema yang belum menerapkan pelaksanaanya secara sempurna.

"Saya mendengar, tidak semua Kepala Desa memampangkan poster daftar penerima (Raskin) untuk penerima, agar rumah tangga sasaran mengetahui secara jelas. Padahal poster itu harusnya dipasang di kantor kepala desa. Ini jelas tidak membantu adanya upaya transparansi yang diinginkan," Boediono pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG) Regional Wilayah Jawa-Bali, di Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta, Selasa(13/11/2012).

Pada kesempatan itu, Boediono mengungkapkan pemerintah menargetkan penurunan tingkat kemiskinan dari 11-12% menjadi 8-10% pada tahun 2014 mendatang. Program tersebut dapat terlaksana jika setiap daerah juga mempunyai target penurunan angka kemiskinan, sebagai kontribusi untuk penurunan angka kemiskinan tingkat nasional.

Menurutnya pemerintah daerah harus mendukung pemerintah pusat dalam upaya penanggulangan kemiskinan dengan bersinergi dalam pelakasanaan programnya.

Ia mengatakan, untuk mensinergikan program maka perlu penggunan data kemiskinan secara terpadu. Saat ini pemerintah pusat telah memiliki program basis data terpadu yang berisikan 40% rumah tangga dengan status kesejahteraan terbawah di Indonesia berbasis by name by addres.

Pemerintah daerah diminta untuk mempergunakan data terpadu tersebut dalam setiap program penanggulangan kemiskinan.

"Saya minta, semua program penanggulangan kemiskinan seyogyanya berdasar data tersebut. Ini untuk mengurangi kemubadziran dan untuk meningkatkan efektifitas program. Data ini juga lebih tepat sasaran dengan tingkat kesalahan minimal," katanya.

Wapres menyatakan mendukung Pemda yang memiliki inisiatif dan inovasi-inovasi dalam penanggulangan kemiskinan di daerah. Akan tetapi inovasi tersebut harus disinergikan dengan program yang sudah ada, sehingga dapat menghindari kemubadziran.

Wapres juga meminta kerjasama dari seluruh pemerintah daerah untuk pelakasanaan program BPJS kesehatan yang akan beroperasi 1 Januari 2012. Pemda diminta untuk mengsingkronisasikan dan mengintegrasikan berbagai Jamkesda ke dalam sistem jaminan kesehatan nasional untuk mendapat kepersetaan menyeluruh.

Musrembang Regional Jawa-Bali yang digelar di Yogyakarta kali ini, membahas topik utama penanggulangan kemiskinan. Musrembang ini dihadiri 200-an perserta dari delegasi-delegasi disetiap provinsi di Jawa dan Bali.

Mereka akan mengidentifikasi permasalahan kemiskinan disetiap daerahnya, mencari solusi percepatan pengurangan kemiskinan dan kerjasama antar Provinsi dalam percepatan kemiskinan.

(hen/hen)