DPR: Jabatan Politis Tak Perlu dapat Dana Pensiun

Jakarta - Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Tamsil Linrung menilai beratnya beban belanja untuk pensiun tidak perlu diperberat dengan pembayaran pensiun para pejabat politis seperti anggota DPR RI dan jabatan politis lainnya di pemerintahan. Pasalnya, selain masa jabatannya yang sebentar, tunjangan yang diperolehnya semasa menjabat sudah cukup membiayai masa tuanya kelak.

"Untuk jabatan-jabatan politis tidak perlu diberi pensiun," ujarnya dalam diskusi APBN 2013 di Warung Daun, Jakarta, Selasa (13/11/2012).

Menurut Tamsil, meskipun gaji para anggota DPR RI yang tidak terlalu banyak, tetapi mereka memiliki tunjangan yang sangat besar. Pensiun yang didapat para anggota DPR ini sekitar Rp 2,5-3 juta per bulan.

"DPR itu kan gaji pokoknya tidak besar, yang besar itu tunjangan. Gaji pokok sekitar Rp 3-4 juta, tapi itu yang menjadi patokan pensiun, mungkin Rp 2,5 atau 3 juta," ungkapnya.

"Tapi saya sependapat, untuk jabatan-jabatan politik dalam kondisi negara yang memang agar APBN ini supaya lebih pro rakyat saya kira untuk jabatan-jabatan politis maupun di DPR atau di kementerian tidak perlu dapatkan subsidi," jelasnya.

Dengan tunjangan yang besar itu, lanjut Tamsil, para pejabat politis itu bisa menjamin kehidupan masa tuanya.

"Selain masa jabatannya sebentar juga, kalaupun lama, uangnya sudah banyak, kalaupun sebentar tidak perlu dapat pensiun, kalau menterinya 3 periode ya buat apa, kan ada menteri juga yang dari zaman Pak Harto juga," tegasnya.

Tamsil juga menyarankan agar pemerintah melakukan pengkajian kembali terhadap data pensiun agar dapat menekan anggaran ini semaksimal mungkin.

"Saya punya teman, dia tercatat PNS, tapi tidak pernah bekerja sebagai PNS, lalu mendapatkan penghargaan dari Korpri. Seperti ini kan nanti dapat pensiun, jadi harus dievaluasi lagi data-datanya, jangan-jangan nanti sudah ada yang meninggal masih dihitung," tandasnya.

(nia/dru)