SBY: Ekonomi Indonesia Harus Berdaulat, Jangan Mudah Dikontrol

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ingin Indonesia tetap menjadi negara berdaulat, salah satunya pada bidang ekonomi. Langkah konkrit yang telah SBY lakukan adalah lepas dari bayang-bayang lembaga ekonomi dunia seperti The International Monetary Fund (IMF) dan Consultative Group on Indonesia (CGI).

"Negara kita harus berdaulat. Saat kita mengalami krisis, kita dikontrol oleh IMF dan dibayang-bayangi CGI," kata SBY dalam acara "Bersama Menuju Indonesia Maju 2030" di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Selasa (13/11/2012).

Kedua lembaga ini menjadi pendonor Indonesia, dengan maksud memperbaiki ekonomi kala itu. Niat awal lembaga pendonor ini justru berdampak negatif, yakni kebijakan ekonomi Indonesia 'disetir' pihak asing.

"Atas pertimbangan itu, pada tahun 2006 kita lunasi utang IMF dalam dua tahap, dengan total nilai Rp 65 triliun. Dan Januari 2007, saya putuskan untuk bubarkan lembaga donor CGI, karena tidak perlu," tambah SBY.

Sebelumnya SBY memaparkan kebijakan ekonomi yang telah ia lakukan dalam 8 tahun masa jabatannya sebagai Presiden. Selain kebijakan ekonomi pro domestik daripada ekspor, juga kebijakan ekonomi terbuka namun tetap berkeadilan sosial. Apa yang dilakukannya selama ini terbukti mampu menjadikan Indonesia tumbuh secara berkelanjutan.

"Pertumbuhan harus utuh dan berjangka panjang. Indonesia juga terus menjaga makro ekonomi, riil dan sektor keuangan termasuk balance of payment. Pada bagian lain, Indonesia perlu adanya ketahanan dalam bidang pangan, energi dan pertahanan, keamanan. Kita pernah mengalami sanksi embargo, dan ini menjadi pengalaman pahit. Maka perlu penguatan pertahanan," jelas SBY.

Kebijakan ekonomi yang pro domestik ditunjukan pula dengan penciptaan iklim investasi yang sehat, demi terwujudnyanya penciptaan lapangan kerja. "Daerah juga harus memperkuat basis ekonomi masing-masing, sesuai dengan potensi, iklim dan desentralisasi fiskal," imbuhnya.

(wep/ang)