KADIN Usulkan 6 Nama untuk Tim Ekonomi Pemerintahan Baru

Jakarta - Pemerintahan mendatang harus bisa memiliki tim ekonomi yang tangguh dan pro-pasar. Terkait hal itu, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) secara tidak formal telah mengajukan 6 nama.Demikian disampaikan Ketua Umum KADIN, MS Hidayat, kepada wartawan di Media Center Bom Kedubes Australia, di Hotel Sari Pan Pacific, Jl. MH Thamrin, Jakarta, Kamis (16/9/2004)."Kita tidak peduli back ground-nya apa. Tapi kita usahakan tidak bergelar profesor, melainkan orang yang pro dan mengerti pasar. Usulan KADIN dari kalangan akademisi dan praktisi dan secara tidak formal, kita sudah mengusulkan 6 nama. Mereka orang yang sangat konsern dengan masalah ekonomi," kata Hidayat.Namun soal siapa saja mereka, Hidayat tidak mau menjelaskan secara detil. Hidayat hanya mengatakan, keenam orang yang diusulkan KADIN tersebut berprilaku baik dan sangat pro-bisnis. "Kita mengajukan mereka karena banyak PR (pekerjaan rumah) yang harus dikerjakan pemerintahan yang baru. Pemerintahan yang baru setidaknya akan menghadapi 6 masalah dalam perbaikan ekonomi," ujar Hidayat.Keenam masalah itu adalah, masalahah keamanan, masalah perpajakan, masalah infra struktur, masalah ketenagakerjaan, kepastian dan penegakan hukum, serta otonomi daerah.Hidayat menjelaskan masalah perpajakan memerlukan perbaikan, terutama yang menyangkut kesetaraan antara pemungut dan pembayar pajak. Di samping itu, pemerintah juga perlu menurunkan PPh badan menjadi 25 persen. Mengenai masalah infra struktur, perlu diupayakan pembangaunan sejumlah prasarana untuk meningkatkan perekonomian. "Ini yang akan menjadi pekerjaan bagi dunia usaha kita. Untuk itu perlu tim ekonomi yang tangguh dan yang fokus dalam mengatasi upaya pengangguran serta pro bisnis," tukas Hidayat.Hidayat menegaskan, terkait hal itu KADIN sangat berharap kepada presiden dan wapres terpilih. Sebab, kata Hodayat, posisi ekonomi Indonesia saat ini mencapai titik terendah dalam daya saing. Khususnya dalam segi indeks pembangaunan sumber daya manusia (SDM)."Masalah-masalah tersebut perlu penanganan yang cepat dan tepat, tanpa banyak membuang waktu. KADIN memberikan waktu 2 bulan bagi pemerintahan yang baru untuk menuntaskan masalah ini. Situasi ini memerlukan permintahan yang kuat, kompeten dan kredibel, yang dapat menjalankan tugas dan fungsinya secata efektif," tutur Hidayat.Hidayat menambahkan, KADIN juga memandang perlunnya satu komitmen yang teguh dari segenap jajaran birokrasi, baik di tingkat pusat dan daerah. Termasuk juga di dalamnya aparat keamanan."Dengan mendesaknya berbagai persoalan yang diperlu segera dipecahkan ini, harus ada susunan kabinet yang lengkap. Kabinet itu harus dapat bekerja sama dan benar-benar ahli serta profesioanal di bidangnya," demikian Hidayat. (djo/)