Komisi V DPR Berani Jamin Tak Ada Praktik 'Kongkalikong' Anggaran

Jakarta - Komisi V DPR RI mengaskan tidak ada praktik 'kongkalikong' yang terjadi antara pihaknya dengan mitra Kementerian Komisi yang menangani masalah perhubungan, perumahan, transportasi dan Pekerjaan Umum (PU).

Wakil Ketua Komisi V, Muhidin M Said mengungkapkan, sampai saat ini belum ada praktik semacam itu yang terjadi antara Komisi V dengan mitra kementeriannya. Menurutnya, hal itu tak mungkin terjadi.

"Alhamdulillah, saya kira belum yang begitu. Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, dan Kemenpera tidak ada," ungkap Muhidin saat ditemui selepas Rapat Kerja dengan Kementerian PU, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/11/12).

Dia mengatakan, hal itu tak mungkin terjadi. Bahkan, tak ada celah untuk melakukan praktik semacam itu. Pasalnya, semua pembahasan anggaran sudah dilakukan secara transparan dan terbuka.

Muhidin mencontohkan, pembahasan anggaran untuk pembangunan suatu proyek rumah atau rusun misalnya, harga komponen untuk pembangunan suatu proyek tersebut dibahas secara rinci.

"Berapa harga kaca 1 meter, berapa harga kayu. Itu semua sudah ada berdasarkan rumus yang ditetapkan. Sulit untuk melakukan markup," tegasnya.

Dia mengaku enggan mengomentari anggota DPR lainnya yang diduga terlibat kongkalikong anggaran. Namun, dia kembali mengaskan hal itu tidak terjadi di Komisi V.

"Kita ini sangat terbuka, kebetulan kita ini komisi teknis. Anggaran dalam renstra (rencana strategis) semua ada, pedomannya jelas. Sangat tidak mungkin untuk melakukan mark-up," cetusnya.

(zlf/dru)