Pengusaha Tuding Pemerintah Daerah Cari Populis Tetapkan UMP

Jakarta - Ketua Dewan Pengupahan Nasional (DPN) Haryadi B Sukamdani yang juga pengusaha menilai pemerintah daerah terlalu populis dalam menetapkan upah minimum provinsi (UMP/UMK). Dalam penetapan itu, Haryadi mengatakan pemerintah tak berpikir secara matang dan terlalu pro buruh.

"Kebijakan ini sangat populis sekali, harusnya pemerintah berpikir lebih jauh," kata Haryadi saat dihubungi detikFinance, Selasa (20/11/12).

Haryadi menyinggung Presiden SBY yang juga dinilai berperan besar terhadap penetapan kebijakan UMP ini. "Pak SBY itu luar biasa populisnya. Beliau yang meminta upah Rp 2,2 juta," imbuhnya.

Ia mengaku bingung, apa tujuan pemerintah dalam menetapkan kebijakan UMP ini. Menurutnya pemerintah harusnya tak perlu takut dengan adanya demo buruh.

"Saya kadang bingung juga. Kalau memang takut, mereka kan punya aparat. Ini orang sampai nutup jalan tol, membuat investor kabur, kan punya aparat," tegasnya.

Ia juga menyentil aksi dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal. Menurutnya, sosok Said Iqbal adalah sosok yang tak pernah puas terhadap apa yang dituntutnya, bahkan Haryadi pun kebingungan dengan sepak terjang Presiden KSPI ini.

"Iqbal itu cara berpikirnya lucu, dia seolah-olah berpikir semua pengusaha itu brengsek. Saya bingung, dia nggak puas dengan Rp 2,2 juta," cetusnya.

(zlf/hen)