Agus Marto Bangga BUMN Tak Hanya Cari Untung Tapi Berani Ngutang

Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardjojo mengapresiasi perubahan orientasi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang saat ini tidak lagi fokus mencari untung tetapi sudah berani berutang.

"Kami mengapresiasi perubahan orientasi BUMN-BUMN saat ini, di mana BUMN kita sebelumnya orientasinya hanya mencari keuntungan, tidak perlu investasi, tidak ada utang, dan mau berutang, di mana saat ini BUMN banyak yang sudah berubah dengan mau berinvestasi dan berani bahkan tidak tabu lagi untuk berutang untuk berinvestasi," kata Agus dalam Kompas CEO Forum, di JCC, Rabu (28/11/2012).

Pasalnya kata Agus, pemerintah sangat terbantu dengan investasi yang dilakukan BUMN-BUMN saat ini khususnya dalam pembangunan infrastruktur.

"Karena di tangan BUMN-BUMN ini sangat berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia, karena hampir sebagian kegiatan ekonomi ditangani BUMN, mulai dari Pelabuhan ditangani Pelindo, Bandara ditangani Angkasa Pura, Telekomunikasi sebagian besar dipegang Telkom. Jadi kalau mereka tidak investasi tentu sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia," jelas Agus.

Apalagi pemerintah saat ini terus mendorong pembangunan infrastruktur, dimana bisa dilihat dari terus meningkatnya anggaran untuk pembangunan infrastruktur.

"Tahun 2011 anggaran infrastruktur hanya Rp 120-130 triliun, 2012 ditingkatkan Rp 170 triliun dan pada 2013 nanti anggaran infrastruktur akan di atas Rp 200 triliun," ungkap Agus.

Namun walau terus meningkat anggaran infrastruktur, Rp 200 triliun tentunya masih jauh dari apa yang dibutuhkan.

"Seperti pembangunan koridor ekonomi MP3EI 20011-2025 gar pertumbuhan dan pembangunan tidak hanya fokus di Jawa dan Sumatera saja, namun Rp 200 triliun untuk bangun infrastruktur jauh dari yang dibutuhkan, tentunya kalau tidak ada dukungan dari BUMN dan khususnya juga dari swasta, pembangunan infrastruktur akan berjalan lamban," katanya.

"Bahkan kalau pihak swasta benar-benar niat untuk investasi di bidang infrastruktur, pemerintah akan memberikan jaminan, seperti jaminan kepastian hukum, jaminan perubahan politik dan jaminan perubahan pemerintahan," tandas Agus.

(rrd/ang)