Keinginan Gubernur DKI Jakarta Jokowi agar tiket Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta disubsidi pemerintah, dapat dukungan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa. Menurut Hatta layanan transportasi massal MRT merupakan segmen menengah ke bawah.
"Tarif di mana-mana di seluruh dunia ada subsidi dari negara untuk kereta api. Karena transportasi massal namanya juga kereta api ini masyarakat ke bawah yang naik jadi menurut saya, MRT tetap harus komponen fiskal yang harus kita gunakan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat," kata Hatta di kantornya, Jl Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (30/11/2012)
Hatta menambahkan ia belum tahu posisi terakhir terkait keinginan Jokowi agar tiket MRT mendapat subsidi pemerintah pusat. "Saya belum mengetahui situasi terakhir. dan domainnya ada di DKI, 54% DKI dan sisanya ada di pemerintah pusat. Intinya bagaimana kita akan jalankan dengan baik," katanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ke depan kita akan memberikan alternatif lain untuk pembiayaan. Jangan berutang terus itu saya setuju. Dan ke depan kita bisa menggunakan BUMN kita atau kita menggunakan program pembangunan financing bisa macam-macam," katanya.
Menurut Hatta, proyek MRT sejatinya sudah digarap sejak lama puluhan tahun lalu. Proyek MRT ini juga sudah pernah ia tangani saat menjadi menteri perhubungan tahun 2006 lalu.
"Itu sudah lama sekali sejak tahun dan zamannya Soeharto, baik studinya sudah berjalan," katanya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo menegaskan pemerintah pusat tidak dapat memberikan anggarannya untuk subsidi transportasi publik, seperti usulan pemberian subsidi untuk menekan harga tiket MRT DKI Jakarta.
Agus menegaskan, transportasi publik merupakan tanggung jawab setiap Pemerintah Daerah (Pemda). Hal ini mementahkan keinginan Gubernur DKI Jakarta Jokowi yang meminta tiket subsidi MRT dari Rp 38.000 jadi Rp 15.000.
"Pemerintah daerah akan mendorong subsidi ke transportasi publik, saya rasa itu arahan yang baik tapi itu dilakukan oleh pemda, kalau tidak nanti pemda-pemda yang lain tidak tangkap masalah transportasi publik itu merupakan prioritas pemda," ujar Agus Marto.
Agus Marto menyatakan sampai saat ini subsidi pemerintah masih ditujukan untuk subsidi umum yang bisa menyangkut kepentingan bangsa, seperti subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM)
"Jadi kalau subsidi transportasi tidak. Kita sekarang ini yang kita bayangkan kalau bentuk dukungan itu dalam bentuk BBM dalam bentuk konversi BBM ke gas, mendorong energi terbarukan," ujarnya.
Agus Marto menambahkan dirinya akan mendukung yang dilakukan Pemda, termasuk jika Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ingin memastikan anggaran untuk pembangunan MRT.
"Kami setuju dengan Pak Jokowi untuk melakukan pengendalian yang baik dan meyakinkan kewajaran-kewajaran harganya, tetapi kalau bentuk subsidi dan lain-lain, kita belum bicara," tandasnya. (hen/dnl)











































