Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tetap akan menemui Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo untuk meminta subsidi tiket mass rapid transit (MRT) Jakarta agar bisa ditekan dari Rp 38 ribu menjadi Rp 15 ribu. Apa jawaban Agus Marto?
Mantan Dirut Bank Mandiri ini memberi sinyal tidak akan memberikan subsidi untuk tiket MRT. Ia beralasan pemerintah pusat sudah menanggung 52% dari total kebutuhan pembiayaan proyek.
Proyek pembangunan mass rapid transit (MRT) DKI Jakarta dari Lebak Bulus ke Bundaran Hotel Indonesia (HI) nilainya mencapai Rp 15 triliun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Agus mengatakan, dirinya menyambut langkah Jokowi untuk mengkaji kembali soal kelayakan proyek MRT beserta nilai proyeknya.
"Apakah proyeknya kemahalan atau tidak dan berapa yang harus ditanggung itu inisiatif, baik tapi dari pemerintah pusat sudah dukung dari total investasti 52 persen dalam bentuk hibah, itu artinya ditanggung oleh pemerintah pusat,"kata Agus.
Seperti diketahui, proyek MRT tahap I membutuhan dana Rp 15 triliun. Dana tersebut didapat dari utang ke Japan International Cooperation Agency (JICA).
Pemerintah pusat meananggung 52% dari total kebutuhan dana, yang diberikan sebagai hibah ke Pemprov DKI. Kemudian Pemprov hanya berutang 48% dari total kebutuhan dananya.
Dana pinjaman itu harus dikembalikan dengan bunga 0,2% dan 0,4% dengan jangka waktu pengembalian 30 tahun plus 10 tahun.
Jaringan MRT Jakarta ada dua, antara lain koridor satu Lebak Bulus hingga Kampung Bandan. Koridor dua dengan jalur Timur ke Barat, mulai dari Balaraja hingga Cikarang.
Proyek MRT tahap I antara lain Lebak Bulus-Bundaran HI diantaranya sebanyak tujuh stasiun berada di permukaan tanah yakni Lebakbulus, Fatmawati, Cipete Raya, H Nawi, Blok A, Blok M, dan Sisingamangaraja. Sisanya, enam stasiun di bawah tanah atau subway terletak di Masjid Al-Azhar, Istora Senayan, Bendungan Hilir, Setiabudi, Dukuh Atas, dan Bundaran HI.
(dnl/hen)










































