Dosen ITB: MRT di Mana-mana Perlu 'Diasuh'

Jakarta - Permintaan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) agar pemerintah pusat mau menanggung biaya yang lebih besar untuk proyek mass rapid transit (MRT) dinilai wajar.

Dosen Institut Teknologi Bandung (ITB) Harun Alrasyid Lubis menyatakan, 70% sistem MRT di dunia butuh subsidi tahunan agar dapat beroperasi secara berkelanjutan.

"Besar subsidi MRT tergantung cara mengasuhnya, dalam arti seberapa besar rancangan pendapatan non tiket, lewat pemasukan bisnis properti dan iklan. Bagaimana agar calon penumpang tertarik dan memilih naik MRT," kata Harun dalam keterangan yang diterima detikFinance, Selasa (4/12/2012).

Dia mengatakan, beban investasi infrastruktur proyek MRT ini seharusnya menjadi beban dari pemerintah. "Investasi infrastruktur MRT dianggap sebagai sunk cost, memang menjadi beban pemerinah, alias bukan menjadi target cost recovery," kata Harun.

Karena itu, menurut Harun, diskusi MRT di mana-mana lebih berat ke ekonomi politik, ketimbang finansial semata. Mengingat manfaat sosial yang dibawanya dalam jangka panjang.

Soal MRT di DKI, Harun berpendapat kesepakatan tarif memang menjadi penentu kebijakan. Jadi semua rancangan kebijakan pendukung harus disiapkan agar subsidi MRT menjadi minimum.

Sebelumnya, Jokowi bakal terus mencari jalan agar tiket moda transportasi mass rapid transit (MRT) bisa semurah-murahnya, turun dari perkiraan Rp 38 ribu.

Sore ini Jokowi akan bertemu dengan Menteri Keuangan Agus Martowardojo pukul 15.00 guna membicarakan soal proyek peninggalan Gubernur DKI sebelumnya Fauzi Bowo (Foke).

Jokowi berharap porsi nilai proyek yang ditanggung pemerintah provinsi Jakarta melalui PT MRT Jakarta bisa turun.

Saat ini pemerintah pusat menanggung 52% dan Pemprov DKI menanggung 48% dari nilai proyek MRT Lebak Bulus-Bundaran HI Rp 15 triliun.

(dnl/hen)