Cegah Kebocoran, Ahok Gandeng Bank BUMN Kelola Pajak DKI

- detikFinance
Selasa, 04 Des 2012 17:31 WIB
Foto: Dok. detikFinance
Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal meminta bantuan beberapa bank di Jakarta khususnya bank BUMN untuk mengelola setoran pajak di DKI. Ini dilakukan untuk mencegah kebocoran pajak.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) usai bertemu suku dinas perpajakan DKI di Balai Kota, Jakarta, Selasa (4/12/2012).

"Kami meminta bantuan seluruh bank untuk melakukan cash management terhadap semua usaha yang bayar pajak. Jadi WP (wajib pajak) itukan sudah jadi nasabah bank, biasanya wajib pajak hotel restoran kan nasabah bank. Jadi tinggal bagaimana mereka menyerahkan (pajak) ke bank untuk lalu dikelola cash management," tutur Ahok.

Lewat pengelolaan pajak ini, ujar Ahok, pihak Pemprov DKI bisa mengetahui informasi terkait omzet bisnis masing-masing wajib pajaknya. Adapun bank yang dijajaki antara lain Bank Negara Indonesia (BNI) atau Bank Rakyat Indonesia (BRI). "Yang penting kita bisa tahu cash management mereka lewat sistem pajak online," imbuh Ahok.

Ahok memang meminta Dinas Perpajakan DKI untuk bisa menyelesaikan sistem pajak online di 2013 nanti. Sebelumnya, Ahok menargetkan kenaikan pendapatan DKI dari pajak hingga mencapai angka Rp 40 triliun. Salah satu caranya dengan menghapus sistem pembayaran pajak yang mencapai Rp 7 triliun lebih. Sebagai kompensasi, Ahok akan memberikan bonus bagi pegawai pajak Rp 20 juta perbulan!

Di Jakarta ada 11.501 hotel dan 8 ribu restoran yang menyumbang pendapatan daerah lewat pajak. Pemprov DKI Jakarta juga mempunyai ribuan sumber pendapatan pajak lainnya.

Untuk menarik pajak dari wajib pajak dengan sistem lama, perbulan Pemprov DKI Jakarta menggelontorkan dana Rp 67 miliar perbulan. Belum lagi ditambah dengan biaya lain sehingga membengkak sangat besar. Hal ini membuat Ahok geleng-geleng kepala.

Nah, untuk mengefisiensikan penarikan pajak, Ahok akan menggunakan sistem online sehingga bisa menekan dana tersebut. Selain efisien, juga menekan kebocoran dan uang pajak semakin banyak terserap APBD. Setelah berhasil menekan kebocoran dan mengetatkan ikat pinggang, maka Ahok akan memberikan reward kepada pegawai pajak.


(dnl/hen)