"Itu harus dipikirkan. Di mana-mana MRT itu disubsidi negara. Bisa pemerintah pusat bisa pemerintah daerah, masa rakyat dibedakan, itu rakyat DKI, ya sama-sama," ujar Hatta di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (5/12/2012).
Hatta menyatakan setelah berbicara dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tadi pagi, ia menyatakan kesediannya untuk mencarikan solusi mengenai permasalahan pembiayaan proyek ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Hatta, solusi terbaik dari permasalahan tersebut adalah pemberian subsidi. Pasalnya, meski harus keluar uang untuk pembayaran subsidi tetapi terdapat dampak positif dari naiknya pendapatan per kapita nasional karena perbaikan transportasi di ibukota.
"Itu adalah memang harus ada subsidi, kalau tidak ada subsidi memang rakyat tidak bisa membayarnya. Ingat pendapatan per kapita kita itu akan naik ketika MRT berjalan nanti," jelasnya.
Hatta menambahkan dalam menyelesaikan masalah tersebut terdapat 3 pendekatan. Pertama, penurunan biaya, kemudian peningkatan pendapatan melalui sektor sampingan MRT, dan ketiga penentuan besaran subsidi yang diberikan.
"Ada tidak beban-beban investasi yang bisa dikurangi, bagaimana subsidi itu diberikan, bagaimana kita cek lagi seberapa besar, sampai tahun berapa," paparnya.
Hatta menilai tanpa subsidi masyarakat akan merasa keberatan. Hal ini karena tidak warga DKI Jakarta memiliki pendapatan yang dapat menutupi biaya transportasinya per hari.
"Kalau Rp 38 ribu tidak kuat masyarakatnya, jadi perlu subsidi. Dikaitkan pendapatan masyarakat kita, kira-kira Rp 38 ribu itu yang naik MRT siapa. Kalau pekerja-pekerja pendapatan sehari Rp 50 ribu-75 ribu, cuma pergi doang," pungkasnya.
(nia/hen)











































