Sofjan Wanandi: Birokrasi yang Ilegal-ilegal Bikin Pusing

Jakarta - Ongkos birokrasi mahal dan masih buruknya kondisi infrastruktur membuat pengusaha harus mengeluarkan biaya ekstra, alhasil upah buruh pun tidak bisa naik tinggi.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan, saat ini pengusaha digencet oleh ongkos ekonomi mahal, sehingga harga produk asal Indonesia tidak bisa bersaing dengan produk impor.

"Jadi baik di buruh, di birokrasi, dan infrastrukturnya, jadi mungkin kita tidak bisa kompetisi di luar. Jadi juga bukan karena buruhnya saja. Pemerintah harus tanggung jawab juga, jangan semua dibebankan ke kita. Kita tidak bisa mengompetisi lagi," ujar Sofjan ditemui di acara HSBC Economic Outlook 2013 di Ballroom Ritz Carlton Pacific, Jakarta, Kamis (6/12/2012).

Menurut Sofjan, ada beberapa cara untuk meningkatkan kemampuan daya saing produk Indonesia dengan tidak mengorbankan buruh. Caranya memperbaiki infrastruktur dan mengurangi ongkos birokrasi.

"Sebenarnya bukan buruh itu kesalahan kita, sekarang kan infrastruktur-nya yang tidak ada, cost ekonomi yang tidak berubah-ubah, sehingga buruh itu menjadi korban dari semua, seharusnya kita bekerja sama menghadapi barang-barang impor," tegasnya.

Saat ini, tambah Sofjan, biaya akibat buruknya infrastruktur dan ongkos mahal birokrasi di tanah air menambah sekitar 30% dari biaya produksi yang harus ditanggung pengusaha. Beban ini semakin meningkat karena ditambah dengan peningkatan upah minimum provinsi (UMP).

"Kita sekarang kalau ongkos-ongkos kita 10 persen dari biaya kita. Infrastruktur itu karena macet segala macam 15 persen dari biaya kita. Jadi ini yang mahal, sedangkan di luar negeri, infrastruktur itu cuma 5-6 persen, kita 15 persen. Birokrasi yang ilegal-ilegal itu lebih banyak dari yang legal-legal dan itu yang bikin kita tidak bisa kompetisi, kita yang beradu dan bikin pusing," pungkasnya.

(nia/dnl)