Kenaikan Harga BBM Dalam Negeri Sangat Layak

Jakarta - Secara ekonomi, kenaikan harga BBM tidak terbantahkan dan layak dilakukan karena beban subsidi BBM yang sangat berat. Keputusan mengenai hal ini ada di tangan pemerintahan yang akan datang."Terserah mereka, akan mengambil kebijakan yang tidak populer ini atau tidak," kata Pjs Kepala Badan Pengkajian Keuangan, Ekonomi dan Kerja sama Internasional (Bapeki) Anggito Abimanyu di sela-sela rapat dengan Panitia Anggaran, di Gedung DPR, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta, Selasa (21/9/2004)."Secara ekonomi (kenaikan harga BBM) feasible. Tetapi kita tidak tahu dengan pilpres langsung sekarang, apakah mandatnya termasuk dalam mengambil kebijakan yang tidak populer ini atau tidak. Secara ekonomi kenaikan harga BBM adalah sebuah keniscayaan. Tapi ini konsentrasinya bukan masalah ekonomi semata," jelas Anggito.Dikatakan Anggito, tidak tertutup kemungkinan pemerintahan yang akan datang akan menaikan harga BBM. Pasalnya, sambung Anggito, kebijakan tersebut akan memberi konsekwensi yang cukup besar pada berkurangnya subsidi."Dari segi teknis ekonomi tidak ada masalah. Tetapi yang menghalangi adalah pertimbangan di luar teknis ekonomi, seperti politik dan keamanan," tutur Anggito.Anggito mengungkapkan, subsidi BBM pada tahun 2004 mencapai Rp 63 triliun. Menurut Anggito, subsidi ini akan lebih bermanfaat jika digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyaralat, seperti kesehatan dan pendidikan.Anggito juga mengungkapkan, harga BBM yang pantas dinaikan adalah di luar jenis solar dan minyak tanah. Sebab kedua jenis BBM ini dikosumsi oleh masyarakat kecil dan angkutan menengah ke bawah. "Saat yang tepat untuk kenaikan harga BBM adalah sekarang ini karena subsidi sangat besar dan memberatkan APBN," tutur Anggito.Seperti diketahui pemerintah seiring dengan melonjaknya harga minyak dunia, akhirnya harus merevisu asumsi harga minyak dan terjadi pembengkakan subsidi. Subsidi BBM yang sebelum Rp 14 triliun membengkak hingga Rp 63 triliun. (djo/)