Agus Marto Belum Mau Beri Kelonggaran Pertamina Setor Dividen

Agus Marto Belum Mau Beri Kelonggaran Pertamina Setor Dividen

Ramdhania El Hida - detikFinance
Senin, 10 Des 2012 20:07 WIB
Agus Marto Belum Mau Beri Kelonggaran Pertamina Setor Dividen
Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo mengaku masih belum memutuskan untuk menyetujui penundaan pembayaran dividen PT Pertamina. Menurutnya, persetujuan tersebut harus memperhatikan beberapa hal terkait kinerja perusahaan pelat merah itu pada tahun ini.

"Biasanya itu kita akan bahas kalau ada permintaan dari Pertamina akan kita bahas. Tentu kita akan pertimbangkan banyak aspek," ujar Agus Marto ketika ditemui di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Senin (10/12/2012).

Namun, Agus Marto mengharapkan Pertamina masih bisa menjalankan operasionalnya sebaik mungkin. "Kita harapkan Pertamina dapat terus berkembang dengan baik dan menjalankan operasionalnya dengan sehat," pungkasnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebelumnya, PT Pertamina meminta keringanan pada pemerintah untuk menunda pembayaran keuntungan yang didapat negara (dividen). Hal ini karena perseroan harus menalangi tambahan kuota BBM subsidi 2012 sebesar Rp 5-6 triliun.

"Kami mohon ada keringanan, kami ingin ketika uang kami dicairkan, kami akan bayar dividen setelah ada pembayaran," ujar Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Karen menegaskan sampai saat ini Pertamina tidak pernah ada keterlambatan dalam pembayaran, baik dengan mitra bisnis. Namun jika diharuskan memberikan dana talangan mungkin ada perlambat.

"Nanti kita lihat mana yang bisa diperjanjikan kembali dengan partner kita, yang harusnya dibayar dua bulan ini, dibayar bulan ketiga dan keempat." ujarnya.

Dia menegaskan dana yang belum dibayar oleh pemerintah mencapai Rp 7 triliun.

"Saya kirim surat ke Pak Dahlan, kita harus tumbuh dan kita butuh biaya, tidak mungkin tampa biaya," katanya.

Karen khawatir apabila pemerintah belum membayar dan memakai dana talangan Pertamina untuk BBM subsidi, dan baru dibayar 2014, akan ada cost money yang mengganggu kinerja dan menggangu laba.

"Kami sudah koordinasi dengan Dahlan, kami ingin dividen ditunda. Kita bukan tidak akan bayar, tapi kita minta ditunda," kata Karen.

(nia/hen)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads