Ini 3 Pintu Masuk 'Kongkalikong' di BUMN

Jakarta - Badan Usaha Milik negara (BUMN) masih rawan tindakan 'kongkalikong' atau kolusi anggaran atau penyelewengan yang mengarah pada korupsi. Setidaknya ada 3 hal yang rawan menjadi pintu masuk terjadinya kongkalikong di perusahaan plat merah. Apa saja?

Pengamat BUMN dan juga mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menyebut, proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan internal BUMN dan juga keikutsertaan BUMN pada tender proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah adalah pintu masuk yang sangat rawan terjadinya kongkalikong.

"Korupsi pengadaan barang jasa di bumn, dia di dalam. Kedua ikut korupsi pengadaan barang jasa di pemerintah, kasus Hambalang dia ikut korupsi di tempat pengadaan barang jasa di pemerintah (PT Adhi Karya Tbk)," tutur Said Didu pada seminar anti korupsi di Wisma Antara Jakarta, Selasa (11/12/2012).

Selanjutnya, pengelolaan dana BUMN yang jumlahnya sangat besar menjadi pintu masuk kedua yang sangat rawan mendorong terjadinya kongkalikong. Di antaranya penempatan dana BUMN pada berbagai unsur investasi dan keikutsertaan BUMN pada program asuransi yang memiliki besaran premi yang tidak transparan. "Penempatan dana BUMN, ini bisnis yang sangat besar," tambahnya.

Terakhir, Said Didu mengatakan, pemilihan direksi dan komisaris di BUMN adalah pintu masuk ketiga yang sangat rawan kongkalikong. Karena direksi dan komisaris BUMN yang ditempatkan, apabila memiliki latar belakang tertentu seperti politik atau sengaja ditempatkan untuk tujuan tertentu, maka direksi atau komisaris tersebut bisa membuka pintu kongkalikong.

"Ini pintu yang paling mudah," cetus Said.

(hen/dnl)