Pengusaha Dilema, Beri Pungli Atau Usahanya Tidak Lancar

Jakarta - Kalangan pengusaha melalui Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengaku bimbang menghadapi praktik korupsi, suap, dan pungutan liar (pungli). Kebanyakan, praktik ini terjadi di tingkat pemerintah daerah dalam memberikan perizinan.

Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto mengungkapkan, praktik pungutan liar, korupsi, dan suap banyak terjadi. Ironisnya, jika pengusaha tak menuruti dan memenuhinya, maka usahanya akan menjadi tidak lancar.

"Itu dilema yang dihadapi pengusaha juga begitu. Di satu pihak itukan pelanggaran hukum, di lain pihak dia memikirkan usahanya. Usaha harus melakukan penyuapan, apakah gratifikasi, kalau tidak usahanya bisa sulit," ungkap Suryo selepas acara Diskusi Nasional 'Upaya Menghindari Akibat Hukum Pidana Korupsi Antara Pejabat Daerah dan Pengusaha Dalam Membangun Kenyamanan Berinvestasi dan Berusaha' di Golden Ballroom Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (11/12/12).

Suryo menegaskan, harus ada koordinasi dengan aparat dan para pemangku kepentingan untuk memberantas praktik menyimpang tersebut. Pengusaha meminta praktik menyimpang tersebut dihilangkan, karena terus mengancam dunia usaha.

"Ini harus kita hindari atau dihindari. Kita harus membuat komunitas dengan aparat kepolisian," lanjutnya.

Dia melanjutkan, jika kondisi ini terus terjadi, akan berimbas buruk terhadap daya saing dunia usaha dan juga investasi yang masuk. Terlebih lagi di 2015 nanti Indonesia akan menghadapi Asian Economic Community.

"Ini makanya yang kita ingin mencapai suatu pengertian di antara semua stakeholders, kalau kita menginginkan untuk meningkatkan daya saing kita ini harus kita kurangi kalau bisa dihilangkan," cetusnya.

(zul/dnl)