Agus Marto: Masalah MRT DKI Jangan 'Tarik-Tarikan Otot'

Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyebutkan terdapat beberapa solusi terkait pembahasan proyek mass rapid transit (MRT) yang dapat dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tindakan yang paling utama adalah dengan mengkaji kembali total biaya proyek yang bisa memungkinkan mengurangi beban pembayaran utang yang ditanggung Pemprov DKI.

"Jangan main tarik-tarikan otot, lihat project cost-nya (biaya proyek), harusnya kan MRT di bawah tanah, tapi ini ada yang di atas dan di bawah, nah project cost-nya bagaimana?" ujar Agus Marto ketika ditemui di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Jumat (14/12/2012).

Namun, lanjut Agus Marto, jika Pemprov DKI ingin mengkaji kembali keseluruhan terkait proyek MRT ini, termasuk komposisi beban biaya antara pemerintah pusat dan daerah, maka Pemprov DKI harus kembali melakukan pembicaraan dengan pihak-pihak yang terkait pada persetujuan MRT di tahun 2005 lalu.

"Kalau mau jalankan itu ada persutujuan 2005 (dengan komposisi 42:58), tapi kalau mau revisi, ada Menhub, Bappenas, nanti Menkeu juga ikut," jelasnya.

Agus Marto menambahkan, porsi pemerintah pusat sebesar 42% dari pembayaran utang untuk pembangunan MRT dirasa sudah cukup besar.

"Jangan kita berpikir 42 persen kecil, ini sama-sama yang menanggung rakyat Indonesia, yang kita lihat project cost-nya layak atau tidak," cetusnya.

Seperti diketahui, sampai saat ini Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) belum juga menyetujui soal kelanjutan proyek MRT Lebak Bulus-Bundaran HI dengan nilai Rp 15 triliun. Jokowi sedang mencari alternatif agar beban yang ditanggung Pemprov DKI lebih kecil dan harga tiket bisa ditekan dari Rp 38 ribu saat ini.

(nia/dnl)