Hal tersebut diungkapkan oleh Djoko Kirmanto saat acara Konferensi Pers Penanggulangan Banjir di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Kamis (27/12/12).
"Bebas mutlak itu tidak ada," ungkap Djoko singkat.
Dia menambahkan, khusus untuk normalisasi di Kali Ciliwung akan sulit dilakukan. Pasalnya, masih banyak penduduk yang tinggal di bantaran kali tersebut.
Padahal, pemerintah menargetkan untuk melebarkan sungai Ciliwung itu menjadi 55 meter sehingga dapat meminimalisir banjir yang terjadi di aliran sekitar kali tersebut.
"Kali Ciliwung tidak mungkin kita bisa normalisir. Harapan kita itu sampai 55 meter. Masalahnya adalah kalau itu kita bebaskan mereka harus mau dipindah ke rumah susun. Jadi tanahnya dibeli, masyarakat harus dipindahkan," paparnya.
Pemerintah sendiri menargetkan hingga tahun 2017 masih akan ada sekitar 11 titik yang masih rawan banjir. Dia menghimbau, tak hanya pemerintah yang gencar melakukan penanggulangan masalah banjir ini, namun warga sekitar pun harus memiliki peran besar dalam hal ini.
"Pak Jokowi aja mau blusukan ke selokan, masak kita nggak. Mari kita bersihkan selokan yang ada di sekitar kita," pungkasnya.
(zul/dru)
