SBY Didesak Tidak Terapkan Kebijakan Ekonomi Pro-IMF

Jakarta - Pasangan SBY-JK diminta mengubah kebijakan ekonomi dalam pemerintahan mendatang. Mereka diimbau tidak lagi mengikuti kebijakan ekonomi pro-IMF dan Bank Dunia seperti yang dilakukan pemerintahan Megawati.Demikian disampaikan Tim Indonesia Bangkit kepada wartawan dalam jumpa persnya di Hotel Sahid, Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (23/9/2004).Dijelaskan, kebijakan ekonomi yang saat ini dijalankan justru menjauhkan pemerintah dari rakyat. Bahkan lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia juga tidak segan-segan menekan presiden untuk mengikuti kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah ala konsensus washington.Tim Indonesia Bangkit juga menilai kebijakan ekonomi pro IMF dan Bank Dunia ini juga sering memaksakan menempatkan orang-orangnya di pos-pos kunci tim ekonomi sebuah pemerintahan. Hal itu sebagaimana terjadi pada pemerintahan Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati.Pengamat ekonomi Indef, yang juga tergabung di dalam Tim Indonesia Bangkit, Drajat H Wibowo, langkah tersebut harus dilakukan pasangan SBY-Kalla. Hal ini mengingat keduanya mewarisi persoalan ekonomi yang sangat berat. Tidak tertutup kemungkinan, seperti pendahulunya, SBY-Kalla juga akan ditekan dan diintimidasi oleh mafia IMF dalam memilih tim ekonominya."Ini dilakukan agar kebijakan ekonomi tetap seperti pakem mereka. Mereka ingin kredit yang diberikan ke Indonesia tetap aman, juga agar bank-bank di Indonesia yang mereka beli bisa tetap menghasilkan keungtungan," kata Drajat.Drajat menegaskan SBY-Kalla mempunya kesempatan mengikuti langkah yang diambil PM Mahathir dan PM Thaksin. Kedua tokoh tersebut tidak bersedia mengikuti keinginnan mafia IMF dengan memilih kebijakan ekonomi yang sesuai kepentingan nasional mereka."Jika SBY-Kalla tetap mengkiuti tekanan IMF, maka modal politik yang sudah dimiliki mereka saat ini bisa merosot drastis seperti Megawati. Jadi tidak berlebihan jika presiden Megawati dikatakan menjadi korban politik mafia IMF," tukas Drajat.Anggota Indef lainnya, Imam Sugema, berharap SBY tidak terjebak kebijakan ekonomi permintah saat ini yang nota bene masuk dalam mafia IMF. Hal ini terlihat dari asumsi dasar APBN 2005 yang sangat menjebak karena tidak mencerminkan adanya perubahan paradigma ekonomi."Ke depan seharusnya kebijakan ekonomi bisa merefleksikan apa yang menjadi tuntutan masyarakat. Jadi kebijakan ekonomi harus diambil dari konsensus building," ungkap Imam. (djo/)