Ini Uang yang Harus Dirogoh Jokowi Jika Ingin Beli PPD

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyatakan minatnya untuk membeli Perum PPD dan mengubahnya menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Bahkan Jokowi telah mengirim surat ke kantor Menteri BUMN Dahlan Iskan. Berapa perkiraan harga PPD dilihat dari nilai asetnya?

Direktur Utama Perum PPD Pande Putu Yasa mengatakan, dirinya sudah mengetahui rencana pembelian PPD oleh Jokowi.

"Pak Jokowi berminat (membeli PPD) untuk diubah menjadi BUMD dan secara surat sudah disampaikan," ungkapnya saat dihubungi detikFinance, Sabtu (29/12/2012).

Saat ini, ujar Putu, Perum PPD masih berfungsi dengan baik secara operasional maupun keuangan. Dari hitung-hitungan kasar, nilai aset perusahaan transportasi pelat merah ini mencapai satu triliun rupiah lebih.

"Kita mempunyai aset yaitu lahan pool/depo di 8 tempat senilai Rp 480 miliar, bus operasional sebanyak 370 unit dan saham di TransJakarta sebesar 18-44%," tuturnya.

Seperti diketahui, Perum PPD mempunyai 8 pool bus di beberapa tempat yaitu:

• Depo Ciputat seluas 67,87m2 dengan daya tampung 400 armada.
• Depo Pulo Gadung 7,344 m2 dengan kapasitas tampung 80 armada.
• Depo Klender 17.860 m2, dengan kapasitas tampung 120 armada.
• Depo Jelambar 12.335 m2 dengan kapasitas tampung 90 bus.
• Depo Cakung 12.000 m2 dengan kapasitas tampung 80 armada
• Depo Depok 7.135 m2 dengan kapasitas tampung 60 armada.
• Depo Tangerang 3.371 m2 dengan kapasitas tampung 40 armada.
• Depo dan Kantor Pusat di Cawang Jakarta Timur.

PPD saat ini memiliki aset 34 jalur lintas, yakni tujuh trayek patas AC, satu trayek bus pariwisata, 9 bus reguler, dan 17 trayek patas non dengan mengoperasikan 370 unit atau setara dengan Rp 370 miliar (rata-rata harga per bus Rp 100 juta). Belum lagi PPD mempunyai saham di Transjakarta sebesar 18-44%.

Jadi, nilai aset tanah PPD ditambah dengan jumlah bus yang dimiliki, nilainya sudah mencapai Rp 850 miliar. Apabila ditambah dengan sahamnya di TransJakarta, kemungkinan bakal tembus Rp 1 triliun.

Soal penjualan PPD ke Pemprov Jakarta, Putu mengaku pasrah dan menyerahkan keputusan kepada Dahlan Iskan selaku pimpinan tertinggi BUMN.

"Kalau saya selaku pelaksana saya harus tunduk pada Menteri (Dahlan Iskan) dan saya harus memegang keputusan menteri," cetusnya.

(wij/dnl)