Bank Batasi Transaksi Tunai, PPATK Optimis Kasus Suap Berkurang

Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjelaskan pentingnya aturan pembatasan penarikan tunai untuk mengetahui asal usul uang jika terjadi kasus penyuapan.

"Kita sulit mengetahui siapa yang kasih uang dan kemana uangnya. Jadi kalau bisa kasusnya sampai ke hulu atau muaranya," ungkap Kepala PPATK Muhammad Yusuf di Kantor PPATK, Jakarta, Rabu (2/1/2013).

Dalam beberapa kasus, lanjut Yusuf, penyidik selalu terhenti ketika ingin menindaklanjuti aliran uang. Misalnya, pada kasus Badan Anggaran yang juga ditemukan dalam bentuk tunai. Jika aturan ini diterapkan, ia meyakini akan ada penurunan kasus penyuapan.

"Kalau ada rekomendasi itu harapan saya, akan jauh turun," jelasnya.

Sejauh ini, Yusuf mengaku beberapa pihak terkait seperti Kementerian Keuangan dan Sekretaris Negara sudah menyetujui aturan pembatasan tersebut, meski bukan dalam bentuk Undang-undang. Saat ini, lanjutnya, PPATK menunggu jawaban dari Bank Indonesia agar aturan tersebut bisa dibuat dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI).

"Paling memungkinkan peraturan Gubernur BI," pungkasnya.

(nia/nia)