Perusahaan Tambang 'Kelas Menengah' Banyak yang Belum Bayar Pajak

Jakarta - Selama ini potensi pajak di sektor pertambangan masih sangat besar, khususnya perusahaan tambang kelas menengah ke bawah. Ini akan dikejar oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.

"Kalau yang besar-besar itu semua sudah bayar pajak. Potensi pajak di yang kelas menengah ini besar," ungkap Fuad di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (7/1/2012).

Dari laporan instansi terkait, Fuad mengaku sudah ada ribuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan. Sehingga, dari perkiraannya ada sekitar 20 juta ton hasil tambang yang tidak dikenakan pajak.

Sejauh ini, kelemahan penarikan pajak dari sektor pertambangan adalah data. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak dapat memberikan data yang valid soal perusahaan pertambangan.

"Akurasi data nggak lengkap. Begitu kita cek itu nggak benar ada lokasinya di sana. Jadi administrasi di Pemda itu kurang baik kalau dari Kementerian ESDM kita terus koordinasi saja," jelas Fuad.

Untuk itu, Fuad menyatakan akan mempersiapkan ahli pertambangan di instansinya mengatasi hal ini. Jika saja data dan akses terbuka lebar, maka penerimaan negara dipastikan akan lebih baik lagi.

"Itu kelemahan dan akan diperbaiki nantinya," cetus Fuad.

(dnl/dnl)