Hatta: Tiket MRT Rp 35 Ribu, Tak Mungkin Rakyat Kuat

Jakarta - Pemerintah menyatakan besaran tiket transportasi mass rapid transit (MRT) di DKI Jakarta yang kajian awalnya Rp 35 ribu tidak pantas. Tak akan ada rakyat yang mampu membayarnya.

Demikian disampaikan oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa ketika ditemui di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (9/1/2013).

Hatta menuturkan, persoalan MRT DKI saat ini adalah adalah terkait komposisi pembiayaan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi DKI Jakarta. Sebelumnya 42% pembiayaan MRT ditanggung pemerintah pusat dan 58% ditanggung oleh Pemprov DKI. Namun Pemprov DKI keberatan. Ini berdampak pada mahalnya kajian awal harga tiket MRT tersebut.

"Dirasakan Pemda DKI muaranya itu harga tiketnya Rp 35 ribu. Itu nggak mungkin rakyat kuat. Artinya mesti disubsidi," terang Hatta usai rapat koordinasi bersama sejumlah menteri ekonomi dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) terkait transportasi Jakarta.

Dalam rapat tersebut, Hatta menyatakan, pemerintah saat ini masih membahas pembiayaan MRT hanya untuk rute Lebak Bulus-Bundaran HI.

Dalam rapat tersebut juga dibahas semua aspek termasuk rencana untuk dikombinasikan dengan MRT selanjutnya. "Saya meminta tim akan bekerja 2 hari. Itu melapor kepada saya dan kita akan putuskan," jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Hatta memastikan total biaya proyek MRT tidak akan berubah. Hal ini meski ada keberatan dari Menteri Keuangan Agus Martowardojo yang meminta pengkajian ulang biaya proyek tersebut.

"Nilai proyek sudah menjadi persetujuan," ungkap Hatta.

Akan tetapi, lanjut Hatta, jika nantinya ada penghematan dari proyek maka akan dihitung sebagai efisiensi. "Tapi kalau nanti ada efisiensi dan kita akan upayakan efisien," tegasnya.

Sebelumnya, Agus Marto menekankan akan mahalnya biaya proyek ini. Ia juga mengingatkan terkait lingkup tugas dari pihak-pihak terkait.

"Jangan sampai terlalu mahal yang akibatnya nanti harus ditanggung oleh Pemda Pempus dan nanti yang bayar akhirnya rakyat. Jadi kami ingatkan perlu dilakukan kajian yang baik, khsusunya project cost jangan sampai kemahalan," pungkasnya.

(dnl/dnl)