"Pemerintah hanya jadi pembicara dan pembuka acara. Apalagi Menteri Koperasi dan UKM yang tidak pernah datang dan yang datang selalu deputinya," ungkap Presiden TDA M.Rosihan di Hotel Sahid Jakarta, Kamis (10/01/2013).
Rosihan mengatakan Kementerian Koperasi dan UKM selama ini lebih banyak mengurusi koperasi daripada UKM. Ia tidak mau berspekulasi banyak terkait dukungan pemerintah untuk mengembangkan dan mencetak wirausaha di Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami harapkan grand design dari pemerintah. Modal itu komponen dari usaha tetapi yang terpenting ada struktur gerak dan desain itu yang kita minta," katanya.
Kemudian untuk permodalan, Rosihan berpendapat bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diperuntukan untuk UKM masih cukup tinggi. Selain itu dukungan dana CSR dari perusahaan dan BUMN juga tidak cukup untuk membuat UKM jauh lebih besar di Indonesia.
"Bunga KUR ini cukup tinggi dan UKM tidak punya suara. Yang dapat (mengambil KUR) adalah yang wirausaha eksis tetapi wirausaha pemula tidak pernah mau. Dana CSR dari BUMN juga tidak cukup. Dengan sendirinya kalau UKM sudah besar maka akan terus menggerakan kegiatan ekonominya ini yang harus diperbaiki," cetusnya.
(wij/hen)











































