Tak Mau Langkahi Jokowi, Hatta Sembunyikan Hasil Rapat MRT

Jakarta -

Menko Perekonomian Hatta Rajasa hari ini telah melakukan rapat dengan tim pengkaji pembangunan mass rapid transit (MRT). Namun hasil rapat masih disembunyikan Hatta. Kenapa?

Dikatakan Hatta, dia ingin hasil rapat hari ini ditandatangani dan diberikan langsung kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Rapat tersebut membahas membahas perubahan porsi pembiayaan proyek MRT DKI yang awalnya porsi pemerintah pusat 42% dan Pemprov DKI 58%.

"Maka tim rekomendasikan, kita akan lakukan satu perubahan terhadap komposisi tersebut, tetapi karena masih ada persiapan nanti saya kasih tahu ketika saya sudah tanda tangan. Saya tidak ingin Pak Jokowi tahu dari media, tapi dari surat yang saya tanda tangani hari ini," ujar Hatta di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (15/1/2013).

Menurut Hatta, perubahan komposisi ini karena adanya perubahan jumlah stasiun dan panjang. Awalnya, panjang MRT hanya sampai Dukuh Atas, kemudian pada perjalanannya diubah hingga Hotel Indonesia, sehingga terdapat tambahan panjang hingga 1,6 km yang mengakibatkan total proyek menjadi Rp 15,7 triliun.

"Dengan perhitungan itu, DKI merasa beban terlalu berat ini background surat permintaan Gubernur DKI sehingga dilakukan pembahasan tim. Awalnya rekomendasi DKI sebesar 70%-30%, tetapi kemudian diubah 60%-40%," ujarnya.

Hatta mengaku akan menyerahkan surat tersebut pada esok hari, namun hari ini bakal ditandatangani. "Besok saya sampaikan," ujarnya.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengaku pemerintah pusat justru belum komposisi yang tepat terhadap pembiayaan tersebut. Saat ini, pemerintah pust masih harus mengumpulkan nota persetujuan yang harus diputuskan kembali oleh Menko Perekonomian.

"Baru besok diumumkan, ini sekarang lagi disiapkan semua nota-nota persetujuannya nanti Pak Menko akan pertimbangkan terus diputus. jadi sekarang blm bisa disebutkan," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengaku nyaman dengan porsi pembiayaan untuk investasi proyek mass rapid transit. Namun, Agus tak secara gamblang menyebutkan berapa besaran porsi yang akan ditanggung pemerintah.

"Secara prinsip, penyesuaian lebih tinggi dari 42 persen cukup nyaman, tapi jumlahnya belum bisa saya sampaikan," kata Agus Marto saat ditemui di Gedung DPR, kemarin.

Seperti diketahui, saat ini porsi pembiayaan MRT DKI sebesar Rp 15 triliun, sebesar 58% ditanggung pemerintah pusat dan 42% ditanggung oleh Pemprov DKI. Jokowi ingin agar porsi yang ditanggung oleh Pemprov DKI bisa ditekan.

(nia/dnl)