Pengusaha Minta Kebijakan Migas Tidak Kontradiktif

Jakarta - Pengusaha meminta pemerintah mendatang menelurkan kebijakan-kebijakan yang tidakkontraproduktif agar iklim investasi di sektor migas dalam negeri kembali kondusif. Permintaan tersebut diutarakan karena kebijakan pemerintah saat ini dinilai banyak memiliki kekurangan, seperti lemahnya koordinasi antar departemen.Demikian diungkapkan Presiden Direktur PT Star Energy Supramu Santosa di Hotel Dharmawangsa, Jl. Dharmawangsa, Jakarta, Rabu, (29/9/2004)."Kami merasakan koordinasi sangat lemah. Misalnya, ketidaksingkronan antara DESDM dan Depkeu soal pajak. Masing-masing memiliki ego, ini yang harus diperbaiki," jelas Supramu.Untuk itu, lanjutnya, pemerintah ke depan diimbau membentuk dewan energi yang membahas masalah-masalah strategis, seperti penerapan incentive gas domestic (IGD) yang selama ini dianggap tidak jalan, masalah pajak, dan sebagainya. Selain itu, pemerintah baru juga harus memiliki sense of crisis pada sektor migas dan komit serta konsekuen terhadap iklim investasi."Padahal kalau IGD dijalankan sejak dulu maka penggunaan gas bisa ditingkatkan dan kondisi minyak kita tidak sekritis sekarang," jelasnya. (mi/)