Demi Tol ke Pelabuhan Tanjung Priok, Makam Mbah Priok Harus Digusur

Jakarta - National Maritime Institute (Namarin) mendesak pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta terutama akses jalan menuju pelabuhan petikemas yang saat ini sudah mengalami kemacetan parah. Rencana membangun jalan tol menuju pelabuhan terhenti akibat masalah pembebasan lahan di lokasi Makam Mbah Priok.

Direktur Namarin Siswanto Rusdi mengatakan, pemerintah harus bertindak tegas terhadap lahan sengketa itu. Pasalnya, secara hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tahun 2002 sudah menetapkan status tanah tersebut sah dimiliki oleh PT Pelindo II. Menurutnya Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) juga menyatakan jasad Mbah Priok sudah dipindah ke kawasan Semper, Jakarta Utara.

Siswanto menuturkan, seharusnya tidak ada alasan lagi untuk mempertahankan lokasi makam tersebut. Menurutnya Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj pun mendorong polisi untuk segera merapikan komplek makam dan melanjutkan pembangunan jalan menuju pelabuhan.

"Pernyataan PBNU tersebut harus segera direspons oleh pemerintah dan pengelola pelabuhan untuk melanjutkan pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Tanjung Priok. Bila proses pembebasan lahan kembali molor, biaya logistik kita akan semakin mahal, apalagi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sudah didepan mata. Sulit bagi pengusaha kita untuk kompetitif," kata Siswanto dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/2/2013)

Siswanto memperkirakan, jika masalah pembebasan lahan cepat terurai, pembangunan jalan tol itu akan bisa rampung kurang dari 2 tahun. Menurut Siswanto, pelabuhan tanjung priok sangat strategis bagi perekonomian Indonesia. Saat ini pelabuhan ini melayani 22,6% ekspor dan 66,36% impor Indonesia.

"Sebagai pelabuhan utama nasional, pengembangan infrastruktur di Tanjung Priok akan sangat menentukan perekonomian nasional. Investor asing pun pasti akan berhitung ulang untuk menanamkan investasinya jika melihat kondisi infrastruktur yang sangat tidak layak ini," katanya.

Ia menjelaskan, saat ini setiap hari lebih dari 9.000 unit angkutan barang dan petikemas keluar masuk pelabuhan Tanjung Priok. Dengan volume kendaraan yang terus bertambah, sementara akses jalan yang tidak banyak berubah, transportasi menuju dan keluar pelabuhan menjadi semakin mahal. Buruknya infrastruktur di Tanjung Priok ini menjadi salah satu penyebab tingginya biaya logistik di Indonesia yang mencapai 27% dari Gross Domestic Product (GDP).

"Kemacetan menuju dan keluar dari pelabuhan Tanjung Priok sudah tidak bisa ditoleransi. Tanpa pembangunan infrastruktur baru biaya logistik kita akan semakin mahal dan itu sangat merugikan pelaku usaha nasional," katanya.
(hen/dnl)