Mulai April, Pemerintah Tertibkan Bangunan di Puncak

Jakarta - Pemerintah mensinyalir banyak terjadi penyimpangan dalam pembangunan di kawasan Jabodetabekpunjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang Puncak, dan Cianjur). Pemerintah siap menertibkan pembangunan ini.

Direktur Perkotaan Ditjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Dadang Rukmana menyebutkan, pemerintah akan melakukan audit bangunan-bangunan ini. Jika terbukti ada penyimpangan, pemerintah siap menindaklanjutinya.

"Rencananya audit itu akan dilakukan bulan April, Mei, dan Juni. Bulan Juli kita bisa laporkan hasilnya seperti apa, dari sini kita bisa lihat kenapa banjir di Jakarta itu tinggi, itu salah satunya," ungkap Dadang saat ditemui detikFinance di Kementerian PU, Kamis (7/2/2013).

Dadang mengatakan, kebanyakan bangunan tersebut melakukan penyimpangan karena tak sesuai dengan rencana tata ruang. "Rencananya itu udah bener, tapi pelaksanaannya itu banyak penyimpangan. Kita tidak pernah merencanakan banjir," katanya.

Dia mencontohkan, persawahan di daerah puncak pun sudah beralih fungsi menjadi bangunan vila bangunan dan lainnya. Padahal, itu merupakan daerah resapan air.

Lebih lanjut, dia mengatakan, program audit pemerintah ini akan melibatkan beberapa instansi pemerintah yang lain. Yaitu, Kementerian ESDM, Badan Geologi, Kementerian Lingkungan Hidup, Kemenhut, Kemendagri, dan Badan Pertanahan Nasional.

"Nanti Juli kita libatkan Kepolisian untuk menindak lanjuti. Kepolisian harus berani untuk membongkar, dan masyarakat pun harus berani melaporkan kalau ada yang melakukan penyimpangan ini," pungkasnya.

(/)