Selain itu, BUMN bisa berperan mengontrol harga daging. Namun, mantan bos PT PLN ini mengatakan keuntungan hasil impor itu, kemudian bisa digunakan untuk mensubsidi bagi BUMN yang melakukan pengembangan sapi atau pengembangan anakan sapi.
"BUMN mengajukan misal RNI (Rajawali Nusantara Indonesia), impor betina produktif sekaligus minta impor daging. Saya minta diperlakukan adil dengan swasta. Saya juga minta untuk produksi anak (sapi)," tutur Dahlan di Kementerian BUMN Jakarta, Senin (25/2/2013).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
tanggungjawab mengembangkan sapi di dalam negeri.
Hal ini telah memicu Indonesia ketergantungan pada impor dan melambungnya harga daging. Sementara itu, jika izin diberikan kepada BUMN maka problem BUMN seperti PT Berdikari, PTPN dan PT RNI dalam memperoleh atau menghasilkan anakan sapi dapat diselesaikan karena marjin impor diberikan untuk pengembangan bibit.
"Selama ini memproduksi anak itu memerlukan biaya untuk lahirkan satu anak sapi biaya Rp 9 juta. Artinya mulai pelihara sampai hamil hingga usia 2 tahun. Tapi harga anak sapi maksimal Rp 5 juta. Kalau problem ini tak diatasi dan tak ada yang mau atasi maka seumur hidup Indonesia akan terus impor daging," tambahnya.
(/)











































