SBY-JK Diminta Pilih Menteri yang Kredibel

Jakarta - Masyarakat Profesional Madani (MPM) meminta pasangan SBY-Jusuf Kalla memilih menteri-menteri yang memiliki kredibilitas dan integritas yang tinggi agar tidak dijadikan celah oleh lawan politiknya untuk mengimpeachnya. Alasannya saat ini di kalangan parlemen sudah beredar rencana lawan politik SBY untuk menggulingkannya dalam masa satu tahun pemerintahan dia."Itu lah makanya perebutan Ketua MPR sangat alot karena institusi itu memiliki peranan besar, selain mengubah UUD juga mengimpeach presiden. Karena itu kita sampaikan pada pasangan SBY-Kalla, agar berhati-hati dalam memilih kabinetnya agar tidak dijadikan peluang untuk menjatuhkan mereka. Saat ini sudah ada kasak-kusuk untuk mengimpeach SBy," ungkap anggota DPR Dradjat Wibowo di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (4/10/2004).Untuk itu jajaran menteri yang dipilih diharap tidak diduduki oleh orang lama yang bermasalah yang dapat menimbulkan conflict of interest. Menurut MPM, ada beberapa orang yang memiliki beban masa lalu yang cukup besar, misalnya pernah menjadi pengacara untuk kasus-kasus besar yang menghebohkan sehingga jika ia menjadi jaksa agung dikhawatirkan kasus yang ditanganinya akan dipetieskan. "Jadi jangan sampai SBY-JK terjebak beban masa lalu terhadap menteri-menteri yang dipilihnya," ujarnya.Pemerintahan baru, kata Dradjat, memiliki tiga agenda krusial yang harus dijalankan dalam 100 hari pemerintahannya. Pertama, revisi RAPBN 2005, terutama terkait dengan subsidi BBM. Kedua, pemberantasan kegiatan ekonomi ilegal sehingga untuk posisi Kapolri, Jaksa Agung dan Kehakiman harus dirombak total. Institusi penegak hukum ini diharapkan mampu menuntaskan kasus BNI yang dapat menjadi barometer apakah mereka bersungguh-sungguh dalam kasus hukum atau tidak. Dan ketiga, mengupayakan kesempatan kerja. "Untuk masalah ini kita khawatir akan terjadi kebuntuan karena ada perebutan posisi Ketua MPR. Mestinya untuk pimpinan MPR, gesekannya tidak terlalu ketat. Tapi karena ada agenda impeachment tadi maka gesekannya jadi ketat," kata Dradjat.SBY sendiri, lanjut dia, sudah mengetahui masalah itu sehingga ia telah bertemu dengan sejumlah anggota DPD untuk mengamankan posisinya. "Jika dari awal sudah seperti ini, tentu pemerintahan sudah tidak sehat. Karena itu kita ingin peluang menjatuhkan bisa diminimalisir," ungkapnya. Jika hal pemerintah SBY memberi peluang untuk diimpeach, dikhawatirkan perekonomian nasional akan terpuruk. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan tidak akan bergerser dari angka 3-4 persen dan investasi dipastikan akan suram. Hal ini bisa dilihat dari data empat tahun terakhir dimana investasi langsung tidak ada. Sementara mengenai alotnya pemilihan Ketua MPR dikhawatirkan telah menyebabkan inefisiensi pelaksanaan sidang MPR yang besarnya nyaris mencapai Rp 800 juta per hari, terdiri dari biaya penginapan Rp 542,4 juta, uang sidang Rp 120 juta, konsumsi Rp 33,9 juta, transportasi Rp 30 juta, tenaga bantuan Rp 72 juta. Biaya tersebut tertuang dalam SK Sekjen MPR No. 247/2004 dan belum termasuk biaya-biaya untuk representasi, dll. (nit/)