Tim Ekonomi SBY-Kalla Perlu Tegas Tangani Masalah BBM

Jakarta - Pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh pasangan SBY-Kalla dalam jangka pendek diharapkan bisa bersikap tegas dalam mengatasi persoalan ekonomi terutama yang menyangkut BBM. Stabilitas ekonomi makro dinilai tidak lagi menjadi persoalan utama.Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Direktur CIDES Umar Juoro dalam jumpa pers di kantor ICMI, Jl Warung Buncit, Jakarta Selatan, Selasa (5/10/2004)."Kemampuan pemerintah baru untuk mempertahankan stabilitas ekonomi makro tidak akan lagi mendapatkan kredit. Namun memburuknya stabilitas ekonomi akan sangat memukul kredibilitas pemerintahan baru. Aspek yang sangat erat terkait dengan stabilitas ekonomi makro adalah meningkatnya subsidi BBM," kata Umar Juoro.Ditegaskannya, bagi pemerintahan SBY-Kalla pilihan ini tidak mudah karena jika menyesuaikan harga BBM pada saat hari besar seperti Ramadhan, Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru maka kemungkinan akan terjadi reaksi dari masyarakat dan kecenderungan inflasi semakin tinggi dari semestinya. Namun jika harga BBM tidak disesuaikan maka reaksi pasar diperkirakan akan negatif karena pemerintahan SBY tidak tanggap terhadap efisiensi ekonomi."Sekalipun demikian sebaiknya penyesuaian BBM dilakukan setelah pemerintahan baru mantap dan dapat melaksanakan program lain dengan mantap sehingga kenaikan BBM bisa diterima masyarakat. Jadi jangka waktu 2-3 bulan setelah jalannya pemerintahan kiranya cukup memadahi untuk melakukan penyesuaian harga BBM secara bertahap," katanya.Selain masalah BBM persoalan yang harus dipecahkan oleh pemerintahan SBY adalah upaya mengatasi hambatan investasi. Pemerintahan baru nanti, kata Umar Juoro, harus mampu mengurangi berbagai hambatan dalam kegiatan investasi terutama di daerah-daerah tujuan investasi seperti berbagai pungutan yang menghambat dan bertentangan dengan UU serta meningkatnya biaya kegiatan bisnis.Masalah ketenagakerjaan juga merupakan agenda yang harus diselesaikan oleh pemerintahan baru yang sebaiknya membuat regulasi ketenagakerjaan lebih fleksibel. Terkait masalah infrastruktur pemerintah baru berkonsentrasi pada proyek infrastruktur yang masuk dalam tahap penyelesaian seperti masalah penyelesaian JORR."Oleh karena itu dalam 100 hari pertama sasaran kunci yang harus dilakukan pemerintahan baru adalah membangun kredibilitas dan menciptakan momentum berupa kemenangan awal yang bisa menjadi landasan pencapaian sasaran jangka menengah dan panjang. Pemerintahan baru harus bisa menghindar dari jebakan umum," kata Umar Juoro.Umar juga menyoroti perlunya pemerintahan baru membangun aliansi strategis dengan pihak legislatif termasuk dengan pemerintah daerah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Sebab tanpa kerjasama dengan Pemda berbagai hambatan investasi dipastikan sulit dikurangi.Selain itu, tim ekonomi SBY pun harus terdiri dari orang-orang yang handal dimana menteri-menterinya harus terdiri dari orang yang memiliki keahlian dibidangnya dan mempunyai pengalaman memadahi. "Kaahlian saja tanpa pengalaman akan membuat kebijaksanaan di kementeriannya banyak yang bersifat trial and error," tegasnya.Dalam masa demokrasi seperti saat ini lanjutnya, para menteri ekonomi SBY tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan teknokratis tapi juga membutuhkan kemampuan untuk menyakinkan anggota DPR bahwa kebijakannya adalah penting dan baik bagi perkembangan ekonomi. (san/)