Umar Juoro: SBY Perlu Naikkan BBM 5% pada Desember 2004

Jakarta - Pemerintahan baru yang dipimpin SBY-Kalla harus menaikkan harga BBM sekitar 5 persen dari harga saat ini pada pertengahan Desember 2004. Kebijakan itu sesuai kesepakatan pemerintah dan DPR yang mengurangi subsidi BBM dalam APBN 2004 sebesar Rp 3,9 triliun dari Rp 63 triliun menjadi Rp 59 triliun."Ini harus dilakukan setidaknya pertengahan Desember 2004 atau paling lambat awal Januari 2005. Tapi perhitungannya tetap 2004," kata Ketua Dewan Direktur CIDES Umar Juoro di kantor ICMI, Jl Warung Buncit, Jakarta, Selasa (5/10/2004).Dijelaskan Umar, dengan penyesuaian Rp 3,9 triliun seharusnya kenaikan BBM di atas 10 persen. Namun, untuk tahun 2005 penyesuaian harga yang dilakukan pemerintah harus lebih tinggi dari prosentase tersebut karena dengan asumsi harga minyak rata-rata 30 dolar AS per barel realisasi subsidi bisa mencapai Rp 50 triliun-Rp 60 triliun bukan Rp 24 triliun."Berarti jika mau disesuaikan secara langsung kenaikan rata-ratanya 50 persen. Ini tentunya sangat berat. Jadi tahun 2005 paling-paling penyesuaian yang bisa dilakukan 20-30 persen. Jadi masih tetap ada subsidi, tapi kalau bisa ini dilakukan dalam dua tahap. Untuk tahap pertama 15-20 persen dulu," kata Umar Juoro.Diakuinya untuk penyesuaian harga BBM ini akan menimbulkan dampak negatif dengan meningkatnya biaya transportasi, produksi dan sebagainya. Namun di satu sisi penyesuaian tetap memiliki dampak positif yakni terkait dengan efisiensi ekonomi. "Jadi itulah sebetulnya yang disebut public policy dan benefit-nya harus lebih besar," jelasnya.Sementara untuk menghindari gejolak seperti kenaikan inflasi, Umar Juoro menyarankan agar kenaikan BBM tidak dilakukan pada November tapi 2-3 bulan setelah kepemimpinan SBY. Hal ini untuk menunjukkan keseriusan pemerintah mengatasai hambatan investasi. (san/)