Berantas Kartel, KPPU Desak Kemendag & Kementan Bisa Harmonis

Berantas Kartel, KPPU Desak Kemendag & Kementan Bisa Harmonis

Wiji Nurhayat - detikFinance
Senin, 18 Mar 2013 18:19 WIB
Berantas Kartel, KPPU Desak Kemendag & Kementan Bisa Harmonis
Jakarta - Komisi Pengawasan dan Persaingan Usaha (KPPU) menilai ada ketidakharmonisan peran antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan khususnya menangani masalah pangan. Padahal masaha pangan sangat penting dan menjadi isu sensitif setiap negara.

Komisioner Bidang Humas Dan Hukum KPPU Syarkawi Rauf menilai seharusnya ada koordinasi oleh kementerian terkait guna membuat sebuah kebijakan yang tidak tumpang tindih.

"Pemerintah memang sudah seharusnya melakukan upaya-upaya menangani masalah pangan oleh kementerian terkait. Perusahaan yang dapat kuota dan perizinan adalah perusahaan yang mendapatkan rekomendasi dari Kementerian baik ke Kementan maupun Kemendag sehingga saya rasa antar kementerian tidak ada koordinasi," katanya di Hotel Sahid Jakarta, Senin (18/3/2013).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sistem yang disoroti oleh KPPU terutama mengenai pembagian kuota yang menjadi biang dari carut marutnya sistem yang tidak jelas baik dilihat secara kriteria maupun jumlah kuota yang bisa dimanipulasi.

Kemudian KPPU juga mengkritisi sikap kedua kementerian itu yang tidak dapat memberika data yang kredibel sehingga KPPU sulit mencari penyebab dari melambungnya harga berbagai komoditas pangan seperti daging, kedelai hingga bawang.

"Hari ini kita juga mengundang pemerintah terkait tetapi hampir semua yang datang tidak memberikan data yang valid ke KPPU. Jangan-jangan pemerintah tidak serius untuk tangani masalah pangan," katanya.

Oleh karena itu, KPPU mendesak kerjasama dari kedua kementerian itu untuk memberikan data yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga KPPU bisa menjelaskan dan menyelidiki penyebab dari melambungnya harga beberapa komoditas pangan yang tidak wajar.

"Saya harap pihak Kementan dan Kemendag mengirimkan orang yang kredibel sehingga bisa terkuak agar tidak terulang lagi ke depan. Sumber informasi tidak ada sehingga kita sulit bahkan tidak bisa menyimpulkan penyebabnya. Ke depan Kementan dan Kemendag agar bekerjasama dengan KPPU itu yang kami harapkan," tukasnya.

(wij/ang)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads