SBY Diminta Bangkitkan Lagi Pembangunan Rumah Sederhana

Jakarta - Pengamat properti Panangian Simanungkalit meminta pemerintahan SBY-Kalla dalam 100 hari pertama menunjukkan komitmen politiknya untuk membangkitkan kembali pembangunan rumah sederhana sehat (RSH) yang telah redup sejak 2001 lalu. Pasalnya momentum bisnis properti yang dalam kurva menanjak tidak bisa dilewatkan.Menurut Panangian Simanungkalit yang juga Direktur Pusat Studi Properti Indonesia (PSPI) dalam jumpa pers dikantornya, Gedung BBD, Jakarta, Rabu (6/10/2004) kebutuhan rumah untuk kalangan menengah ke bawah sudah sangat mendesak mengingat jumlah kekurangan penyediaan rumah secara akumulasi pada tahun 2003 sudah mencapai 5,9 juta unit. Angka ini belum ditambah dengan pertambahan kebutuhan 800 ribu unit rumah baru sebagai dampak pertumbuhan penduduk."Kalau kita ingin mengejar ketertinggalan itu hingga tahun 2020 misalnya maka paling tidak kita harus membangun rumah sebanyak 1.147.058 unit per tahun. Angka ini diperoleh dari 800 ribu unit ditambah 347.058 unit yang merupakan pembagian 5,9 juta unit dibagi 17 tahun," ungkap Panangian.Yang menjadi pertanyaan adalah apakah pemerintahan baru di bawah kepemimpinan SBY berani mengambil langkah konkrit berupa keputusan politik untuk mendorong percepatan pembangunan RSH yang tertinggal selama ini. Padahal industri perumahan RSH bisa dijadikan alat untuk menekan tingkat pengangguran yang merupakan mesin pemulihan ekonomi.Jika SBY berani mengambil langkah politik tersebut maka tingkat pengangguran yang diatasi mencapai 6,2 juta orang untuk pembangunan 500 ribu unit rumah sepanjang tahun 2005 sampai 2009 dengan asumsi 1 unit rumah dikerjakan oleh 12 orang tukang."Itu hanya tenaga kerja yang langsung terserap di sektor perumahan saja. Belum lagi dihitung tenaga kerja dari unit-unit usaha lain yang tumbuh karena pengaruh aktivitas bisnis perumahan itu seperti warung Tegal dan lainnya," ungkap Panangian.Digambarkannya dari kapitalisasi pembangunan 500 ribu unit rumah yang diperkirakan Rp 15 triliun dengan rata-rata harga per unit Rp 30 jutaan maka sekitar 25 persen atau 3,75 triliun diantaranya merupakan komponen biaya upah yang langsung diterima pekerja. Karena itu pemerintah baru diharapkan mampu melakukan sejumlah terobosan di sektor perumahan dan bisnis properti diantaranya dengan menghidupkan kembali kementerian perumahan, membangun 500 unit RSH dan membangun sedikitnya 50.000 unit apartemen murah sepanjang 2005-2009 di kota-kota besar. (san/)