Alasan KAI di Balik Penghapusan KRL Commuter Ekonomi

Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (KAI) punya alasan khusus menghapus rute KRL Commuter Ekonomi Non AC (Subsidi). Setidaknya ada tiga alasan kuat KAI menghetikan operasional KRL tahap I rute Bekasi-Jakarta Kota dan Serpong-Tanah Abang. Apa alasan itu?

Kepala Humas KAI, Mateta Rijalulhaq menuturkan, selama ini, kereta penumpang KRL ekonomi sudah tidak layak secara operasional dan keselamatan penumpang. Hal ini membuat KAI harus memutuskan untuk memberi pelayanan yang aman dan nyaman.

"Nanti kereta akan diganti dengan KRL AC, setiap rute ditambah 2 rangkaian KRL AC (baru) sehingga bisa menambah frekuensi kereta," tutur Mateta kepada detikFinance, Selasa (26/3/2013).

Selain itu, dari segi kelayakan, KRL Ekonomi milik Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang dioperasikan oleh KAI sudah berusia lanjut. Hal ini berdampak pada seringnya terjadi gangguan pada KRL ekonomi.

"Kedua tingkat gangguan KRL Ekonomi sangat tinggi karena suku cadang sudah nggak jual," tambahnya.

Selain itu, Mateta menuturkan, ketika KRL hanya ada satu kelas yakni KRL Commuter Line AC, membuat KAI mudah mengatur dan menyamakan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, konflik antara petugas dengan penumpang tak bertiket, di KRL Ekonomi bisa dihilangkan.

"Ketiga memudahkan pengaturan di stasiun karena tidak ada lagi perbedaan layanan di KRL," paparnya.

Untuk harga tiket, pasca dihapus operasional KRL ekonomi, penumpang yang biasa menggunakan KRL ekonomi harus membayar dengan harga seperti KRL AC. Namun, Mateta mengungkapkan, bisa saja harga diturunkan dengan syarat KAI memperoleh subsidi khusus dari Kemenhub.

"Untuk harga tiket, menyesesuaikan dengan harga KRL Commuter line AC. Karena itu nggak dapat subsdi," cetusnya.

Pada kesempatan yang sama, Mateta menjelaskan, secara bertahap semua KRL Jabodetabek akan menggunakan KRL AC. Untuk rute dari atau menuju Depok dan Bogor, penghapusan operasional KRL ekonomi dilaksanakan pasca KRL AC milik KAI selesai disertifikasi Kemenhub.

"Untuk rute dari Bogor dan depok, belum karena kereta masih menunggu sertifikasi dari Kementerian Perhubungan," pungkasnya.

(feb/dru)