Negara Peminjam IDA Minta Pembatalan Commitment Fee

Jakarta - Negara-negara peminjam dari International Development Association (IDA) menuntut agar lembaga keuangan internasional ini membatalkan commitment fee yang telah diterapkan sejak tahun 2004. Negara peminjam ini mengkhawatirkan commitment fee akan membebani mereka.Hal ini disampaikan Kepala Biro Humas Depkeu Marwanto dalam siaran pers tentang hasil sidang tahunan IMF dan Bank Dunia tahun 2004 yang diselenggarakan sejak 2 Oktober di Washington dan dihadiri Menkeu Boediono.Dijelaskan, seusai dilaksanakan sidang tahunan IMF dan Bank Dunia diteruskan dengan pertemuan IDA replenishment 14 di Washington. IDA sendiri merupakan salah satu lembaga keuangan internasional dari grup Bank Dunia yang memberikan bantuan hibah dan pinjaman sangat lunak kepada negara anggotanya. Negara peminjam hanya dikenakan biaya administrasi sebesar 0,75 persen per tahun dan jangka waktu pengembalian yang sangat panjang antara 20-40 tahun.Dalam pertemuan itu hadir 9 negara peminjam yang menjadi wakil negara peminjam. Negara peminjam dikenakan commitment fee sebesar 0,5 persen untuk tahun 2004 dan 0,35 persen untuk 2005.Indonesia menilai IDA Deputies Meeting sangat penting karena besarnya hibah dan pinjaman bagi setiap negara berkembang untuk 3 tahun kemuka dan besarnya alokasi per tahun ditentukan dalam pertemuan ini. Jika Indonesia bisa menyakinkan negara donor pada seri pertemuan replenisment 14 yang akan berakhir pada Juni 2005 maka Indonesia diharapkan bisa memperoleh pinjaman yang lebih besar dari alokasi sebelumnya khususnya bila dapat mencapai asumsi high case scenario.Sementara untuk sidang tahunan IMF dan Bank Dunia, khusus konstituen South East Asia Voting Group (SEAVG) Menteri Keuangan Boediono terpilih menjadi ketua sidang konstituen ini selama satu tahun ke depan sedangkan Ketua Bapepam Herwidayatmo akan menjabat Direktur Eksekutif SEAVG Bank Dunia mulai 1 November 2004 sampai 31 Oktober 2006. (san/)