.webp)
Kalangan pengusaha mewanti-wanti pemerintah untuk tetap fokus mengurus masalah perekonomian meski tahun ini merupakan tahun politik. Di 2013 dan 2014 ada beberapa hal yang menjadi ketakutan pengusaha terhadap kondisi perekonomian yang rawan terulangnya kondisi krisis 1997/98 silam.
"Kami meminta sebagian sisa waktu (pemerintahan SBY) ini untuk tetap memperhatikan ekonomi supaya momentum waktu tak hilang, walaupun tahun politik," kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi saat acara temu pemimpin media di Hotel JS Luwansa, Kamis malam (4/4/2013)
Sofjan menuturkan sengaja menggelar Munas Apindo pada 8-10 April 2013 dihelat secara akbar dengan 1.000 peserta mencakup unsur pengusaha dan pemerintah. Ia berharap pada momen itu bisa menjadi sarana dialog pengusaha dengan pemerintah yang efektif.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Masalah lainnya adalah soal subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang sudah sangat mengkhawatirkan karena terus menggerogoti APBN. Apindo sudah sejak lama mendesak Presiden SBY untuk menaikkan harga BBM subsidi, agar anggarannya dialokasikan ke infrastruktur, pendidikan dan lain-lain.
Sofjan mengakui keraguan pemerintah untuk menaikkan harga BBM labih karena pertimbangan politik, padahal ada kepentingan yang lebih besar yaitu menyelamatkan perekonomian Indonesia.
"Kalau BBM tak dinaikkan pasti akan mengganggu ekonomi. Kita tahu betul yang menyebabkan pemerintah nggak berani menaikan BBM adalah SBY," tegas Sofjan.
Masalah lain yang sangat krusial bagi pengusaha yaitu defisit neraca perdagangan hingga menggerus devisa. Ia memperkirakan devisa Indonesia bakal kembali di bawah US$ 100 miliar. Bahkan soal nilai tukar rupiah terhadap dolar yang semakin melemah mendekati Rp 10.000 per dolar AS, menjadi ketakutan tersendiri bagi pengusaha.
"Kita takut kalau dolar sampai Rp 10.000. Devisa bisa sampai di bawah US$ 100 miliar. Kalau dolar sampai Rp 10.000 celaka, naiknya (rupiah makin melemah) cepet sekali. Ini akan memicu spekulasi, orang akan pegang dolar. Semua akan pegang dolar, maka multiplier, akan ada capital flight, paling sedikit ada dampak tak tambah investasi lagi. Jangan sampai kita kehilangan momentum, kita bisa kembali ke 97-98 lagi," jelas Sofjan.
Masalah lain yang membuat gusar pengusaha di tahun ini adalah belum adanya upaya pemerintah menata serikat pekerja yang jumlahnya ribuan, sekarang ini ada 100 serikat pekerja di tingkat nasional dan 5.000 di tingkat regional. Hal ini sangat menggangu pengusaha dalam forum tripartit karena memberikan ketidakpastian.
"Harus ada verifikasi terhadap serikat pekerja, sehingga kita tahu, siapa yang menjadi partner kita," katanya.
Sofjan menegaskan bagi pengusaha masalah hubungan industrial, sejatinya ingin masalah tersebut diselesaikan dengan baik. Namun kenyataanya saat ini, dari banyaknya jumlah serikat pekerja ternyata ada motivasi lain dari para oknum aktivis buruh antaralain mengejar kursi parlemen hingga menteri.
Sehingga masalah upah yang seharusnya bisa diselesaikan dengan komunikasi harus berakhir dengan aksi turun ke jalan dan sebagainya, termasuk masalah penetapan upah minimum yang didasarkan pertimbangan politik oleh para kepala daerah.
"Makanya nanti dalam perubahan UU No 13 Tahun 2003 soal ketenagakerjaan, sebaiknya upah (UMP) ditentukan oleh manajemen degan buruh, bukan bupati atau gubernur lagi," katanya. (hen/ang)
