SBY Perlu Angkat Menteri Perumahan Rakyat

Jakarta - Pembangunan perumahan untuk kalangan menengah ke bawah kurang mendapat perhatian. Para pengembang lebih memilih membangun perumahan mewah hanya untuk mengejar keuntungan.Demikian ditegaskan pengamat properti, Panangean Simanungkalit saat berbincang-bincang dengan detikcom melalui telepon, Sabtu (9/10/2004)."70 persen pembangunan properti ditujukan untuk perumahan kelas menengah ke atas. Padahal berdasarkan data statistik yang ada, sekitar 6 juta KK belum memiliki perumahan. Jika terus didiamkan, hal ini akan menimbulkan kecemburuan sosial," kata Panangean."Di sisi lain hal ini juga dapat menimbulkan kredit macet karena over suply. Ini yang harus dihindari oleh pemerintahan yang baru," imbuh Panangean.Menurut Panangen, pemerintahan baru harus segera melakukan disorientasi. Pemerintah harus mengutamakan pembangunan perumahan untuk kalangan menengah ke bawah."Masyarakat tentunya ingin perubahan seperti yang dijanjikan SBY. Salah satu perubahan itu adalah di sektor perumahan. Pembangunan perumahan untuk masyarakat menengah ke bawah harus digalakan," ungkap Panangean.Perlu Departemen Perumahan RakyatPanangean menilai, selama ini koordinasi di sektor perumahan rakyat sangat lemah. Hal ini menyebabkan penggunaan dana yang tersedia, seperti di APBN, tidak efektif."Perlu ada Departemen Perumahan Rakyat untuk mengkoordinasi sektor perumahan ralyat ini. Sebab, masalah perumahan ini juga melibatkan sejumlah departemen terkait lainnya. Jadi tidak cukup di bawah Depkimpraswil seperti saat ini," kata Panangean.Langkah pertama yang harus dilakukan oleh pemerintahan SBY adalah melakukan pemangkasan sejumlah deregulasi. Pemerintah harus mempermudah pengembang membangun perumahan sederhana."Pemerintah harus segera melakukan penyeimbangan dengan melakukan perubahan atau disorientasi di sektor properti," ungkapnya. (djo/)