YLKI Kritik Kinerja Kementerian Pertanian

Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan peningkatan produksi daging sapi lokal. Penambahan kuota impor daging beku bukan menjadi solusi menekan harga daging.

"Yang harus bertindak adalah mereka yang punya kewenangan baik dari sisi produksi yaitu Kementan berapa produksi kita dan bagaimana persedian dan kesediaan lokal juga relasi dengan perdagangan. Selain itu kita berbicara soal kelanjutan dan bagaimana dipenuhi idealnya dari produksi lokal. Impor itu hanya sampingan tetapi upaya yang harus ditingkatkan adalah produksi lokal," ungkap Ketua Harian YLKI Husna Zahir saat dihubungi detikFinance, Senin (15/4/2013).

Selama ini, menurutnya pemerintah lamban dan kecolongan mencari jalan keluar agar kisruh harga daging sapi selesai. Bahkan seharusnya pemerintah bisa melakukan kebijakan intervensi untuk menurunkan tingginya harga daging sapi yang sudah terjadi sejak 8 bulan yang lalu.

"Pemerintah seperti nggak punya apa-apa bahkan barangpun adanya di perusahaan swasta. Pemerintah seharusnya punya kewenangan dan menggunakan kewenangan itu seperti intervensi untuk mendongkrak harga daging. Apakah ada mata rantai yang mengakibatkan harga daging naik? Pemerintah seharusnya bisa melakukan pengawasan. Jadi membereskan mata rantai itu seharusnya penting dan bisa dilakukan. Tetapi sampai saat ini pemerintah belum melakukan upaya yang maksimal," jelasnya.

Selain itu pihaknya juga mendesak kepada Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU) untuk membeberkan adanya dugaan pratik kartel yang membuat harga daging tetap tinggi.

"Kajian itu harus terus dilakukan oleh KPPU. Adanya dugaan mafia yang bermain sehingga menelantarkan konsumen harus diberantas dan terus diawasi," tandasnya.

(wij/hen)