.webp)
Lumpuhnya Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan 10 pelabuhan lainnya akibat aksi mogok ratusan perusahaan logistik dan angkutan pelabuhan terjadi karena Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Menteri Perhubungan EE. Mangindaan tak berani bertindak tegas.
Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, seharusnya kedua menteri tersebut bisa memberitahu Pelindo II agar mendukung bisnis pihak swasta di pelabuhan.
"Saya mohon Menteri BUMN dan Menteri Perhubungan turun tangan mencegah hal ini berlarut, dan membuat pelabuhan dan para stakeholder-nya bisa efisien, justru ketika kita menghadapi persaingan global dan akan berlangsungnya AEC (ASEAN Economic Community) 2015. Saya gemes kedua menteri tersebut takut bersikap," tegas Hidayat kepada detikFinance, Snein (3/6/2013).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi yang terjadi adalah Pelindo menaikkan tarif-tarif yang makin membebani cost (biaya). Mengenakan tarif sewa tanah pelabuhan, bahkan mengenakan biaya 5% dari total omzet perusahaan-perusahaan dan industri," papar Hidayat.
Ia mengaku memaklumi aksi pemogokan yang dilakukan oleh perusahaan swasta di pelabuhan bisa dimaklumkan, karena para pengusaha swasta yang sudah beroperasi di pelabuhan ini menolak aksi monopoli oleh Pelindo II di pelabuhan.
"Mereka (perusahaan swasta) tiba-tiba disaingi secara tidak adil oleh kebijakan Pelindo II yang mendirikan anak-anak perusahaan setupa yang menyaingi secara tidak sehat para seasta ini di masa depan," tegas Hidayat.
Selain di Tanjung Priok, pemogokan juga dilakukan para perusahaan swasta di Pelanijamn Teluk Bayur, Banten, Pekanbaru, Palembang, Tanjung Mas, Tanjung Perak, Banjarmasin, Makassar, dan Sorong
