.webp)
Sejalan dengan kebijakan kenaikan harga BBM subsidi yang segera dilakukan, pemerintah juga akan memberikan berbagai bantuan sosial kepada rakyat miskin, termasuk bantuan langsung sementara masyarakat (Balsem) Rp 150 ribu/bulan. Ini juga dilakukan banyak negara lain.
Presiden SBY mengatakan, mekanisme bantuan tunai kepada rakyat miskin tak hanya dilakukan di Indonesia, namun juga dilakukan oleh banyak negara di dunia.
"Saat sekarang kenaikan harga BBM tak bisa dihindarkan, kami berpikir memberi bantuan dan proteksi sosial kepada golongan tidak mampu. Ada raskin, program keluarga harapan (PKH), lalu bantuan sosial untuk anak-anak miskin kita tambah. Dan dalam waktu sementara kita berikan bantuan langsung sementara, seperti di 2005 dan 2008. Cara ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga banyak negara di dunia," tutur SBY.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
SBY berharap seluruh elemen masyarakat dan pemerintah bersatu untuk menjaga perekonomian saat harga BBM subsidi dinaikkan. Kenaikan harga BBM subsidi, dikatakan SBY, sudah sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah. "Tapi ini jalan terakhir dan terpaksa untuk menyelamatkan ekonomi," imbuh SBY.
Pada kesempatan itu, SBY juga menjawab soal komentar dan kritik kepada dirinya dan juga pemerintah. "Saya sampaikan, tidak ada yang senang-senang ketika kebijakan BBM ini harus diambil. Janganlah terlalu mudah pihak-pihak lain mengatakan mereka mencintai rakyat. Kami juga mencintai rakyat. Kami berpikir mencari solusi untuk kepentingan rakyat," tegas SBY.
Selama ini, ujar SBY, subsidi BBM ratusan triliun rupiah tidak adil karena sebagian besar dinikmati oleh golongan mampu dan kaya yang tidak berhak mendapatkan subsidi.
Kenaikan harga BBM subsidi yang rencananya menaikkan harga premium menjadi Rp 6.500/liter dan solar Rp 5.500/liter akan dilakukan begitu RAPBN Perubahan (RAPBN-P) 2013 disahkan DPR.
"Saat ini 80% RAPBN-P sudah disetujui. Saya berterima kasih kepada DPR. Anggaran kompensasi atau proteksi sosial telah disetujui oleh DPR. Mungkin masih ada yang tersisa satu dua item. Setelah APBN-P disahkan, saya mengajak semua menjalankannya agar tidak ada penyimpangan," tegas SBY.
(dnl/hen)
